Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin akan tersedia dana untuk bantuan langsung tunai (BLT) menyusul rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
“Insya Allah ada, akan kita usahakan seluruh landasan hukumnya dapat diselesaikan secepatnya,” kata Menkeu usai rapat pimpinan Depkeu di Jakarta, Rabu.
Namun Menkeu tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut hasil rapat pimpinan Depkeu termasuk rencana kenaikan harga BBM karena harus dilaporkan dulu ke sidang kabinet.
“Saya harus laporkan semua ke sidang kabinet dulu, kan tidak etis kalau saya sampaikan sekarang, paling tidak besok (Kamis),” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu, Anggito Abimanyu mengatakan, penyiapan anggaran untuk BLT akan satu paket dengan kebijakan harga BBM.
“Itu kan satu paket. Kan dalam pasal 14 UU tentang APBNP 2008 disebutkan opsi mengenai pengendalian konsumsi itu kan terkait kebijakan fiskal lainnya. Jadi itu satu paket,” katanya.
Menurut Anggito, APBNP 2008 menyebutkan bahwa dalam hal alokasi subsidi sudah mencapai maksimal dan proyeksi harga minyak di atas 100 dolar AS per barel, maka pemerintah dapat melakukan tiga hal.
Tiga hal itu adalah pembatasan konsumsi, kebijakan harga BBM, dan kebijakan fiskal lainnya. “Jadi karena BLT terkait dengan kebijakan harga BBM, itu bisa tertampung menggunakan pasal 14 itu. Itu satu paket,” tegasnya.
Sebelumnya disebut-sebut, alokasi dana untuk penyaluran BLT sekitar Rp11 triliun hingga Rp14 triliun.
PT POS TELAH SELESAI CETAK KARTU BLT
PT Pos Indonesia (persero) telah menyelesaikan pencetakan kartu miskin program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan akan segera membagikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) penerima.
“Sekarang kita tengah dalam proses distribusi kartu kepada kantor pos-kantor pos yang ada di enam daerah yang akan melakukan penyerahan tahap pertama,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia, Joesman Kartaprawira kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, proses selanjutnya, yaitu distribusi kepada RTM, akan dilakukan oleh PT Pos dan aparat kelurahan, RT/RW.
Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya baru menerima data RTM dari BPS untuk enam daerah itu.
Keenam daerah itu adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Makassar.
Lebih lanjut, Joesman mengatakan, jadwal sementara yang dimiliki PT Pos menyatakan bahwa distribusi kartu hingga ke RTM harus telah selesai dilakukan pada rentang waktu 20-25 Mei 2008.
“Tapi data BPS yang masuk ke kita sampai saat ini adalah untuk enam daerah itu. Kita harap data untuk wilayah-wilayah lainnya akan segera masuk,” kata Joesman.
Ditanya tentang verifikasi data RTM, Joesman mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal itu.
“Nanti kan kita akan didampingi oleh aparat RT/RW saat mendistribusi kartu. Nah mereka bisa memverifikasi lalu disampaikan ke BPS,” katanya.
Menurut PT Pos, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pencetakan kartu BLT mencapai Rp22,920 miliar, sedangkan alokasi anggaran distribusi kartu BLT adalah sebesar Rp105,05 miliar.
DANA PELAKSANAAN BLT RP806,65 MILIAR TERLALU BESAR
Dana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp806,65 miliar, di luar dana BLT Rp13,37 triliun, dianggap terlalu besar karena sebenarnya pelaksanaan BLT bisa disinergikan dengan program-program kemiskinan lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi minyak goreng dan subsidi kedelai.
“Dana ‘safe guarding’ untuk pelaksanaan BLT itu masih bisa dipangkas hingga hanya Rp250 miliar ditambah dana sosialisasi Rp47 miliar, dan dana monitoring evaluasi Rp4 miliar,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data pemerintah, total anggaran BLT pada tahun anggaran 2008 mencapai sekitar Rp14,176 triliun untuk 19,1 juta RTM. Menurut data tersebut, peluncuran BLT tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 10 kota besar di Indonesia pada 23-25 Mei 2008.
10 kota tempat peluncuran BLT adalah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, dan Kupang. Sementara itu, dana “safe guarding” itu digunakan untuk sosialisasi, koordinasi, pembaruan (updating) data, operasional unit pelaksana, monitoring dan evaluasi.
Menurut data tersebut, PT Pos Indonesia (persero) akan menerima alokasi terbesar Rp318,97 miliar, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp300,37 miliar, Departemen Sosial sebesar Rp135,384 miliar, dan Depkominfo sebesar Rp47 miliar. Sementara sisanya dibagi bagi Bappenas, Depdagri, dan Kemenko Kesra.
Ditanya tentang besarnya anggaran pelaksanaan BLT tersebut, Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Prasetijono Widjojo mengakui, dana pelaksanaan tersebut mungkin bisa dipangkas lagi menjadi separuhnya.
“Tapi itu semua usulan Depsos,” kata dia. (Ant/h/p)

This entry was posted on Sabtu, Mei 17th, 2008 at 3:18 am and is filed under Ekonomi & Keuangan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.