Surya Tour
Print This Post Print This Post

Walikota Bekasi Tolak Kenaikan BBM dan Tolak Guliran BLT

Posted in Berita Utama by Redaksi on Mei 16th, 2008

Jakarta (SIB)
FPDIP memberikan keterangan pers yang merinci berbagai janji yang dinilai tidak ditepati oleh pemerintahan SBY-JK. Misalnya saja saat SBY mengemukakan, setelah kenaikan BBM pada 2005 sebesar 126% tidak akan ada kenaikan lagi. Demikian pula janji lifting minyak bumi yang akan dipatok 1,5 juta barel, ternyata tidak dipenuhi dan sekarang ini hanya sekitar 900 ribu barel saja.
Gandjar Pranowo, wakil ketua FPDIP, menyatakan apa pun alasannya kebijakan menaikkan BBM pada 2008 tidak tepat bahkan tidak adil. Kalau disebut akan terjadi penghematan anggaran Rp25 triliun ternyata yang diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya Rp11 triliun dan Raskin Rp3 triliun sedangkan sisanya untuk menutup defisit anggaran.
“Penghematan cara ini sungguh-sungguh tidak sebanding dengan ongkos sosial yang harus ditanggung rakyat,” tambahnya.
WALIKOTA BEKASI
Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad, menyatakan menolak rencana kenaikan BBM ini. Karenanya, dia juga akan menolak guliran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dinilai tidak akan menyelesaikan masalah kesengsaraan rakyat.
Lebih lanjut, Mochtar menjelaskan BLT yang akan diberikan tidak akan serta merta menyelesaikan gejolak yang terjadi di masyarakat. “Lebih baik subsidi tetap diberikan ke BBM dan BBM tak usah dinaikkan,” katanya.
DEMO DI BOGOR
Puluhan pemuda dan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Tugu Kujang Jalan Pajajaran. Bogor menuntut penolakan kenaikan BBM, Rabu (14/5). Para pendemo juga sempat menyandera kendaraan tangki pembawa minyak tanah, berhasil dicegah puluhan petugas Polresta Bogor. Koordinator aksi Shane Hasibuan menegaskan, pemerintah lebih peduli pada statistik dari pada rakyatnya.
DEMO DITUNGGANGI
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar mengakui ada pihak yang menunggangi aksi-aksi penolakan rencana kenaikan BBM yang merebak di sejumlah daerah.
Itu disampaikan Syamsir sebelum rapat kabinet paripurna membahas persiapan rencana kenaikan BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5). Namun demikian, ia menolak menyebutkan pihak yang disinyalir menunggangi aksi-aksi tersebut.
“Itu sudah jelas. Kalian sudah tahu itu, tidak usah tanya lah,” ujarnya kepada wartawan.
Dijelaskan Syamsir, mereka yang menunggangi aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM itu bisa jadi mantan menteri atau pejabat.
Dari Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Rabu (14/5) sejumlah rakyat miskin berkumpul untuk mendesak pemerintah segera menurunkan BLT (Biaya Langsung Tunai) kepada rakyat miskin.
Mereka yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Menuntut Kesejahteraan (PRKM), menurut koordinatornya, Rachman, program BLT yang akan dilaksanakan pemerintah jangan menyimpang.
Menanggapi tudingan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), dengan nada keras, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Edwin membantahnya. “Kami tegaskan gerakan kami murni, tidak ada satu pun elemen atau kepentingan elit politik lainnya memanfaatkan gerakan kami, sebab saat ini hanya gerakan mahasiswa saja yang masih bisa diharapkan masyarakat,” katanya.
Edwin beralasan aksi penolakan BBM, tersebut bukan lantaran ingin menggulingkan pemerintahan SBY-JK, tetapi mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak aspiratif dan memberatkan beban hidup masyarakat.
Di tempat terpisah, Ketua BEM Institut Pertanian Bogor, Gema Buana Putera, juga membantah tudingan Ketua BIN. “Semua biaya demo kemarin, kami dapatkan murni dari uang pribadi mahasiswa, baik transportasi, biaya spanduk maupun biaya lainnya, jadi tuduhan itu sangat tidak beralasan,” tegasnya.
BLT DIKUCURKAN
BLT Plus (Rp100 rb beras dan minyak goreng) sesuai hasil sidang kabinet yang dipimpin Presiden SBY dari siang hingga Rabu malam memutuskan akan menyalurkan BLT Plus dari Juni-Desember.
Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie didampingi Menkeu Sri Mulyani BBM akan dinaikkan setelah persiapan penyaluran BLT sudah selesai.
“Semua menteri terkait tanggal 23 Mei harus melaporkan ke presiden soal persiapan penyaluran BLT tersebut,” katanya. (PK/y)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.