Pematangsiantar (SIB)
Puluhan mahasiswa tergabung dalam FPPR (Front Perjuangan pembebasan Rakyat) unjuk rasa ke Kantor DPRD di Jln Merdeka Pematangsiantar, Kamis (15/5) menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Aksi unjuk rasa FPPR yang tidak direspons para wakil rakyat itu, mengundang rasa kecewa dan ditandai pembakaran boneka dan poster-poster pengunjukrasa di depan kantor DPRD tersebut sembari mengumandangkan “sumpah mahasiswa.”
Rasa kecewa pengunjukrasa cukup beralasan. Sudah begitu lama menunggui di depan kantor wakil rakyat itu sembari bergantian menyampaikan orasi berkaitan aspirasi bakal disampaikan, akan tetapi tak seorang pun anggota DPRD menyahuti kedatangan mereka. Tak sabar lagi menunggu, pengunjukrasa mencoba merangsek masuk ke pintu masuk ruangan tunggu namun terhalang karena barikade petugas Satpol PP.
Menyiasati situasi tidak lagi bakal bersambut, Koordinator aksi Parluhutan Banjarnahor membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap berisi sebelas butir tuntutan meliputi, menolak kenaikan harga BBM dengan menasionalisasi perusahaan pertambangan asing untuk kesejahteraan rakyat, hapus hutang luar negeri, sita harta Soeharto dan kroninya, tangkap adili dan sita harta koruptor, usut tuntas kekerasan HAM (Tanjung Priok, Semanggi, Trisakti, Munir) dan hentikan intimidasi pada mahasiswa.
Seusai membacakan pernyataan sikap lalu serentak pengunjukrasa menuju halaman depan kantor wakil rakyat tersebut. sembari membakar boneka karena merasa kecewa lalu mengumandangkan “sumpah mahasiswa” sembari mengangkat sebelah lengan tangan ke atas. Aksi unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib sebaik meninggalkan komplek kantor DPRD tersebut.
Sebelumnya, massa FPPR mengendarai angkot menelusuri Jln Merdeka, Jln Ahmad Yani dan singgah sejenak dan mengamati pelayanan BBM terhadap konsumen di lokasi SPBU milik marga Napitupulu. Kemudian beranjak menelusuri Jln Sutomo, Jln Sudirman dan Jln Merdeka masuk ke halaman Kantor DPRD setempat.
HARGA BBM NAIK RAKYAT SENGSARA
Ketua DPRD Pematangsiantar Lingga Napitupulu BcEng mengatakan kepada SIB di kantornya, Rabu (14/5) kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) tidak dapat dipungkiri dan dipastikan akan menyengsarakan rakyat. Sebab kenaikan harga BBM tak terelakkan akan mendorong kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, akibatnya pendapatan rakyat yang pas-pasan pasti tidak mempunyai kemampuan menutupi biaya ekonomi rumahtangga.
Dia memberi gambaran kehidupan masyarakat miskin di kota yang kerap dimarjinalkan. Artinya, kaum marjinal ini hanya hidup pas-pasan. Dan, ironisnya mayoritas kaum marjinal ini tidak terdata BPS untuk mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) mungkin karena domisilinya kerap berpindah-pindah.
Teori klasiknya kata Lingga kaum marjinal ini betah bertahan di suatu daerah kalau lubuk “ikan” bisa memberi sesuap nasi dari usaha informal yang dilakukannya demi kesinambungan hidup rumahtangganya. Karena itulah sifat hidup kaum marjinal kerap berpindah-pindah, paparnya. Dia tidak tahu persis berapa jumlah kaum marjinal di kota Adipura tersebut.
Harus DITOLAK
Untuk tidak menambah beban hidup masyarakat menurut Ketua DPRD tersebut tidak ada jalan lain rencana kenaikan harga BBM harus ditolak. Diakuinya, ada tawaran pemerintah pusat soal solusi mengatasi beban masyarakat miskin dengan menggulirkan BLT khusus, namun Lingga Napitupulu merasa pesimis implementasinya tidak akan lancar di lapangan. Dia memberi contoh sewaktu realisasi BLT beberapa waktu lalu, runyam. Ironisnya, ada masyarakat sangat miskin di kota Pematangsiantar tidak pernah menikmati BLT sedangkan di sisi lain ada masyarakat mampu terdata menerima BLT. “Ini kan aneh, tak jelas siapa yang salah mendata,” kritiknya.
Meskipun secara jujur dia menolak rencana kenaikan harga BBM, akan tetapi Lingga Napitupulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Menyikapi kenaikan harga minyak dunia, untuk menutupi devisit anggaran (P-APBN) sebaiknya Pemerintah Pusat mengambil kebijakan lebih baik menaikkan pajak kendaraan, memangkas biaya-biaya operasional seluruh departemen dan gencar disuarakan gerakan penghematan kepada semua pemegang otoritas birokrasi.
Kalau sederet hal di atas dapat diterapkan dalam kurun waktu menunggu stabilitasi harga minyak dunia, Lingga optimis masyarakat miskin tidak akan resah. (S2/y)

This entry was posted on Jumat, Mei 16th, 2008 at 8:50 am and is filed under Marsipature Hutanabe. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.