Sidikalang (SIB)
Mendagri Mardiyanto mengharapkan organisasi pemerintahan di kabupaten/kota, terutama daerah yang baru dimekarkan, tidak terlalu ‘gemuk’ atau besar, karena nantinya dibutuhkan biaya dan ongkos operasional yang lebih besar pula dalam menjalankan roda organisasi.
“Saya minta organisasi pemerintahan yang dibentuk agar jangan terlalu besar, tapi sebaiknya yang sewajarnya saja karena kalau terlalu besar itu ibarat ulat yang gemuk gerakannya lambat, jalan tidak bisa cepat. Tapi kalau organisasi ramping apalagi kalau disertai dengan tujuan dan sasaran target yang jelas tentu akan lebih bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai,” ujar Mendagri pada peresmian Kantor Pemkab Pakpak Bharat, Kamis (15/5) di Salak.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti gedung serta pembukaan selubung kantor dengan penekanan tombol sirene oleh Mendagri. Gedung yang diresmikan tersebut sudah ditempati Bupati dan pegawai Setdakab sejak menjelang akhir 2007 lalu. Sebelumnya, sejak Kabupaten Pakpak Bharat dimekarkan dari Kabupaten Dairi pada 2003, Bupati Pakpak Bharat dan jajarannya berkantor di salah satu gedung ex SMA di Salak.
Mendagri didampingi Dirjen Otda Sojuangan Situmorang dan Dirjen Pembangunan Daerah Syamsul Arif dan beberapa staf tiba di Salak sekitar pukul 13.45 WIB dengan menumpang Helikopter Kolibri TNI AU dan Helikopter Bolco Penerbat TNI AD. Seusai peresmian, Mendagri bersama rombongan meninjau ruangan-ruangan di gedung perkantoran tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Menteri, esensi pemekaran sebenarnya adalah pendekatan pelayanan publik. “Jadi, kalau ada otonomi daerah dan daerah yang dimekarkan tapi masyarakatnya mau mengurus KTP saja sulit, tidak ada gunanya otonomi daerah itu. Saya minta ini diperhatikan karena Departemen Dalam Negeri konsisten dan konsekwen dalam mendukung pembangunan masyarakat desa dengan program-program PNPM, karena sasaran pembangunan adalah desa dan kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu Gubsu Drs Rudolf M Pardede mengatakan, dengan berdirinya gedung megah Pemkab tersebut diharapkan pula kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur pemerintahan bisa lebih optimal sehingga pembangunan gedung pemerintahan tidak berdiri sendiri, melainkan punya makna bagi masyarakat. “Bahkan kita harapkan nantinya di sini bisa pula dikembangkan sistem pelayanan satu atap atau one stop service,” kata Gubsu.
Bupati Makmur Berasa dalam laporannya mengatakan pembangunan gedung perkantoran baru Pemkab Kabupaten Pakpak Bharat tersebut dananya diambil dari APBN dan APBD Pakpak Bharat. Ia juga menjelaskan kemajuan di berbagai bidang yang telah dicapai Pakpak Bharat setelah dimekarkan dari Kabupaten Dairi yang berdasarkan UU nomor 9/2003.
Turut hadir, Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Danrem 023/KS Kolonel Inf S Widodo, Bupati Aceh Singkil, Walikota Subulussalam, Ketua DPRD Pakpak Bharat Mansehat Manik SPd, Sekdakab Drs Gandhi Manik, unsur Muspida Pakpak Bharat termasuk Dandim 0206/D Letkol Inf Zukhriadi, Asisten III Pemkab Tapteng Rinto A Simamora mewakil Bupati Tapteng serta undangan lainnya. (T14/g)

This entry was posted on Jumat, Mei 16th, 2008 at 8:51 am and is filed under Marsipature Hutanabe. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.