DPD Tolak Kenaikan Harga BBM
Posted in Berita Utama by Redaksi on Mei 16th, 2008 Jakarta (SIB)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendukung keputusan pemerintah menaikan harga BBM tahun 2005, kini lembaga perwakilan tersebut menolak rencana kenaikan BBM karena hal itu akan sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat.
Ketua DPD RI Ginanjar Kartsasmita kepada pers seusai Rapat Paripurna DPD di Gedung DPD di Senayan Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa DPD menolak kenaikan harga BBM karena dampak kenaikan tahun 2005 masih sangat terasa bagi masyarakat.
DPD berharap rencana kenaikan harga BBM itu ditunda hingga keadaan ekonomi masyarakat benar-benar siap. Dalam kaitan ini, pemerintah diharapkan menemuh alternatif lain sebelum menaikkkan harga BBM.
Sementara itu, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan perlunya pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan komisi terkait melakukan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana kenaikan harga BBM itu.
Konsultasi kedua pihak diharapkan secepatnya sebelum ada keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. “Diharapkan minggu-minggu ini,†kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar usai memimpin Rapat Bamus DPR.
Menurut Muhaimin yang juga Ketua Umum DPP PKB, sebenarnya ada keinginan dari sebagian anggota DPR agar Presiden secara langsung menjelaskan rencana kenaikan harga BBM dalam Rapat Paripurna DPR. Namun satu-satunya cara adalah dengan menggunakan hak interpelasi, tetapi jika hal ini ditempuh akan memakan waktu.
Karena itu, satu-satunya alternatif yang bsia ditempuh adalah mengadakan rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden. Pada kesempatan rapat konsultasi ini, Presiden diharapkan menjelaskan secara rinci mengenai alasan menaikkan harga BBM.
DPR Akan Undang SBY Bahas Kenaikan Harga BBM
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan mengelar rapat konsultasi antarpimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Hasil rapat konsultai tersebut akan menjadi bahan untuk rapat konsultasi dengan Presiden SBY.
“Rapat Bamus memutuskan akan mengundang pimpinan fraksi, Komisi VII DPR, serta panitia anggaran untuk bahas kenaikan BBM. Setelah itu kita mengundang pemerintah dalam hal ini presiden,” kata Wakil Ketua DPR Muhamin Iskandar yang memimpin rapat Bamus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5).
Menurut ketua umum DPP PKB ini, setelah terjadi kesepahaman sikap DPR diharapkan rapat konsultasi dengan presiden dapat dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM yang saat ini menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat.
“Seyogyanya minggu-minggu ini rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi dapat dilakukan, baru kemudian kita komunikasi dan menunggu kesanggupan presiden kapan bisa memberikan waktunya untuk menggelar rapat konsultasi,” kata Cak Imin.
Selain menghasilkan rapat konsultasi, Bamus juga memutuskan untuk mengagendakan jadwal interpelasi kenakan harga sembako dalam rapat paripurna pada Selasa 21 Mei mendatang. Agendanya, para pengusul interpelasi kenaikan harga sembako menyampaikan penjelasan dan alasan-alasan interpelasi.
Underbow Partai Gerilya di DPR Tolak Kenaikan BBM
Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukan di jalanan. Lingkungan DPR pun menjadi ajang gerilya Forum Pemuda Partai (FPP) yang merupakan kumpulan organisasi sayap pemuda partai politik.
“DPR tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menolak rencana tersebut. Kalau pemerintah tetap ngotot, DPR perlu memanggil presiden untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya,” kata Sekjend Barisan Muda (BM-PAN) Yandri Susanto saat berdialog dengan jajaran pimpinan FPAN DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5)
Hal yang sama juga disampaikan Sekjen Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Samuel F Silaen. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat. Selain itu kebijakan menaikkan harga BBM disinyalir akan menambah angka kemiskinan dan penganguran baru yang berpotensi mengancam disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.
“Pemerintah jangan hanya bisa menaikkan saja. Cari solusi lain untuk pembiayaan APBN. Karena kenaikan harga BBM hanya akan mengancam disintegrasi sosial akibat kemiskinan dan penganguran yang melimpah,” terangnya.
Menanggapi hal itu, pimpinan FPAN Arbab Paproeka menegaskan, partainya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Atas dasar itu, FPAN akan bersikap secara resmi di forum paripurna DPR untuk mengagalkan kebijakan tersebut.
“Sikap FPAN sama dengan sikap temen-teman semua. Kita nanti akan sampaikan sikap ini secara resmi sesuai prosedur yang ada. Jika semua fraksi seperti FPAN, pasti pemerintah akan membatalkan rencana tersebut,” terang Arbab.
Sebelumnya, organisasi yang terdiri dari Barisan Muda PAN, Pemuda Bulan Bintang, Barisan Muda Damai Sejahtera, Pemuda Demokrasi Kebangsaan, GMPI, serta Taruna Merah Putih dan Gema Keadilan ini menemui pimpinan DPR dan pimpinan komisi VII. Mereka meminta DPR mengagalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. (Ant/detikcom/g)
Komentar