Yangon (SIB)
Belum lagi selesai penanganan bencana setelah topan Nargis menghantam Myanmar, negara yang dikuasai militer itu diperkirakan akan kembali dihantam “bencana kedua”. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (14/5), Pusat Peringatan Topan Bersama berpusat di Hawaii menyatakan topan tropis akan berbentuk dalam waktu 24 jam dan menuju wilayah delta Irrawady. Namun berita kedatangan topan kedua itu tidak disiarkan media massa yang dikontrol pemerintah. Meski demikian, penduduk di Yangon mengetahui berita itu melalui kantor-kantor berita asing dan Inetrnet.
Peringatan “bencana kedua” juga dikeluarkan badan tertinggi dunia. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan Myanmar akan menghadapi “bencana kedua”, kecuali junta militer segera mengijinkan pemberian bantuan melalui udara dan laut.
Pemerintah militer Myanmar tetap bersikeras menolak tekanan internasional membuka pintu kepada pemberian bantuan yang dijalankan warga asing. Junta bersikeras mereka masih bisa menanganinya sendiri. PBB mengungkapkan rasanya frustasinya karena tidak bisa memberikan bantuan lebih banyak untuk membantu 1,5 juta korban selamat.
Banyak korban selamat mengatakan mereka masih belum mendapat bantuan dari pemerintah 10 hari setelah bencana dan mengungkapkan ketidakmengertian penolakan pemerintah atas tawaran dari negara-negara Barat. Para jendera-jenderal Myanmar terus merasa curiga terhadap dunia luar dan khawatir pengaruh asing akan memperlemah kontrol mereka khususnya di aspek kehidupan.
GAGAL YAKINKAN MYANMAR
Sementara itu, Perdana Menteri Thai Samak Sundaravej pada Rabu gagal meyakinkan Myanmar untuk membuka diri bagi gerakan bantuan asing dan memudahkan peraturan visa untuk pekerja bantuan, katanya sekembali dari lawatan sehari ke Yangon.
“Dia bersikeras bahwa negaranya dengan 60 juta orang mempunyai pemerintah, rakyat dan unsur swasta untuk menangani persoalan mereka,” kata Samak kepada wartawan di Bangkok sesudah bertemu dua jam dengan Perdana Menteri Myanmar Thein Sein di Yangon.
“Mereka percaya diri dalam menangani masalah mereka. Tidak ada penyakit, tak ada kelaparan. Mereka tidak memerlukan pakar, tapi bersedia menerima bantuan dari semua negara,” kata Samak. Samak menyatakan diberitahu bahwa penguasa Myanmar menempatkan empat divisi tentara untuk menolong penyintas, mendirikan 600 pusat bantuan, yang masing-masing mampu menolong 1.000 orang.
Perdana Menteri Thailand itu pada Rabu terbang ke Myanmar, yang belum lama ini diamuk badai Nargis, dengan tugas membujuk pemerintah negara tersebut memberikan visa bagi pakar, yang berusaha memasuki negara itu untuk membantu menyelamatkan korban, kata pejabat.
Perdana menteri meninggalkan Bandara Militer Don Muaeng dengan pesawat Angkatan Udara yang memuat 100 set telepon satelit, dan kaitannya dengan peralatan di samping obat-obatan untuk disampaikan kepada para jenderal Myanmar di Naypytaw, ibukota baru negara tersebut.
Hampir dua pekan setelah terjadinya bencana, para pemimpin militer Myanmar masih menolak untuk memberikan visa kepada sejumlah pakar bantuan asing penting, yang mempersulit upaya bantuan internasional, yang menyampaikan pasokan pangan utama, air, tempat-tempat penampungan dan obat-obatan kepada sekitar 1,9 juta penduduk yang dilanda badai.
PBB dan Amerika Serikat telah mencoba memanfaatkan Thailand sebagai jembatan diplomatik terhadap junta Myanmar, negara miskin di yang dikecam negara-negara demokrasi Barat, karena catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penolakannya terhadap reformasi demokrasi. Rezim Myanmar mempunyai alasan khusus untuk menjalin hubungan yang menyenangkan dengan Samak, veteran politisi sayap kanan Thailand yang menjadi perdana menteri pada 28 Januari lalu. (Ant/Rtr/AP/WH/e)

This entry was posted on Kamis, Mei 15th, 2008 at 8:34 am and is filed under Luar Negeri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.