Ribuan Orang Datangi Tolak Kenaikan BBM
Posted in Berita Utama by Redaksi on Mei 13th, 2008 Jakarta (SIB)
Istana Merdeka yang terletak di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, terus didatangi oleh ribuan orang secara bergelombang yaitu mereka yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus memperingati sepuluh tahun reformasi di Tanah Air.
Berdasarkan pantauan ANTARA di Jakarta, Senin, gelombang pertama datang sekitar pukul 11.00 WIB adalah sekitar 500 mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI).
Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai universitas antara lain dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Lampung (Unila), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Diponegoro (Undip).
Mereka membawa tujuh gugatan rakyat yang pernah dibacakan oleh BEM dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan IPB di depan Istana Merdeka pada Rabu (7/5).
Isi dari tujuh gugatan itu adalah meminta pemerintah agar menasionalisasi aset strategis, memberikan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dan mewujudkan kepastian hukum.
Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengembalikan kedaulatan bangsa di sektor pangan, membuat harga kebutuhan pokok terjangkau rakyat, dan menuntaskan reformasi birokrasi.
Tuntutan yang ketujuh atau yang terakhir adalah menyelamatkan lingkungan hidup Indonesia yang telah dieksploitasi oleh berbagai pihak, misalnya kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Gelombang kedua datang sekitar pukul 13.00 WIB adalah yaitu ratusan orang yang datang dari berbagai elemen antara lain dari Front Rakyat Menggugat (FRM) dan Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem).
Pada gelombang kedua itu bahkan juga tampak puluhan ibu rumah tangga yang memakai busana panjang menutup badan berwarna putih. Para ibu itu juga turut menolak kenaikan BBM.
Banyaknya aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka itu juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat terpaksa ditutup oleh pihak kepolisian dan kendaraan yang akan melewatinya dialihkan ke jalan lain.
Sedangkan di Kejaksaan Agung di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, juga terpantau ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mendesak agar Jaksa Agung mengusut setuntas-tuntasnya kasus kekerasan pada 1998 seperti yang terjadi di Universitas Trisakti serta peristiwa Semanggi I dan II.
Mereka juga menolak rekomendasi Panitia Khusus DPR 2001 yang menyatakan berbagai peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
KAMMI: KENAIKAN HARGA BBM BIKIN RAKYAT FRUSTASI
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat stress, fustrasi/depressi karena merasakan beban hidup yang semakin berat.
Puluhan mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam KAMMI, dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Senin, menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
“KAMMI juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok, serius menangani krisis pangan dan energi nasional,†kata Ketua Umum KAMMI Pusat, Taufiq Amrullah.
KAMMI juga mendesak pemerintah menasionalisasi aset/industri nasional. Juga mendesak pemerintah segera mengadili koruptor kakap seperti BLBI dan menyita kekayaannya untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut KAMMI, fenomena antri beras murah, minyak tanah, minyak goreng, melonjaknya harga kedelai, tepung terigu, daging, dan lainnya menggambarkan merosotnya kesejahteraan rakyat selama ini.
“Bukan kesejahteraan yang didapat malah kemiskinan yang semakin menggila. Rencana kenaikan harga BBM akan membuat rakyat stress, frustasi/depresi karena merasakan hidup semakin terjepit,†katanya.
KAMMI menilai, kondisi kesejahteraan rakyat selama pemerintahan saat ini secara umum tidak menunjukkan adanya perbaikan.
IPW MINTA POLRI PROFESIONAL TANGANI UNJUKRASA KENAIKAN BBM
Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan petugas kepolisian untuk bertindak profesional dan proporsional dalam menangani aksi unjukrasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan ini banyak terjadi.
“Aksi demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesungguhnya juga membela kepentingan Polri sebab kenaikan harga BBM akan mengurangi jatah bahan bakar kendaraan patroli.
“Kenaikan BBM tidak hanya memukul masyarakat tapi juga polisi sebab jatah BBM mereka pasti berkurang juga,†kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Senin.
Menurut dia, jatah BBM untuk sepeda motor patroli hanya setara harga satu liter BBM dan mobil patroli hanya empat liter per hari.
“Jika harga premium naik dari Rp4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, berarti sepeda motor patroli hanya mendapat jatah BBM sebesar 0,75 (tiga perempat) liter per hari sedangkan mobil patroli hanya mendapat jatah tiga liter per hari,†katanya.
Situasi ini jelas, katanya, akan mempersulit jajaran kepolisian untuk melakukan patroli dalam menjaga keamanan masyarakat.
Untuk itu, IPW mendesak Polri untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
“Aparat kepolisian harus bertindak profesional dan proporsional dalam mengatasi aksi demonstrasi tersebut,†kata Neta.
Polri, katanya, harus lebih mengedepankan tindakan preventif dalam menghadapi aksi unjuk rasa dan melakukan diplomasi maupun negosiasi tanpa kekerasan.
Selain itu, IPW juga mengimbau agar kalangan mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi dapat menahan diri, tidak bersikap brutal dan memprovokasi aparat kepolisian.
“Dengan sikap profesional polisi dan kesadaran dari para demonstran untuk tidak bersikap brutal, aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM akan dapat berjalan tanpa kekerasan serta tanpa jatuhnya korban, baik dari kalangan kepolisian maupun massa demonstrasi,†katanya.
Sikap profesional Polri ini akan membuat citra polisi di mata masyarakat semakin baik. (Ant/g)
Komentar