KPK membuat suatu pernyataan yang sangat penting untuk direnungkan oleh para pemimpin di daerah. Banyak daerah, pemimpinnya bermental kompeni. Tahunya hanya memungut pajak dari daerah, tetapi pelayanan dan mutu birokrasi sama sekali jauh dari harapan.
Ungkapan anggota KPK tersebut disampaikan ketika menjadikan Kabupaten Sragen sebagai salah satu contoh daerah yang menerapkan one-stop service dalam pelayanan publik. Konsep one-stop service ini berarti menjadikan pelayanan terhadap publik sebagai sebuah target yang sepenuhnya berada dalam satu atap. Dengan pelayanan one stop service maka seluruh pelayanan terhadap masyarakat disatukan dengan biaya dan waktu yang jelas.
Memang, kalau kita merujuk kepada kenyataan yang terjadi, salah satu penyebab dari keengganan investor untuk menanamkan modalnya ke berbagai daerah adalah karena pada mereka diterapkan berbagai bentuk pajak dan kutipan. Total kumulatif dari pajak itu bisa mencapai puluhan jenis.
Memang pemerintah sudah mencoba menertibkannya dengan melakukan evaluasi melalui Departemen Dalam Negeri. Sayangnya, banyak penerapan atas hal ini yang dilakukan dengan sengaja tanpa memperdulikan hasil evaluasi. Akibatnya persoalan masih berkutat pada persoalan yang sama.
Mengapa daerah melakukan hal tersebut? Salah satunya karena banyak daerah sebenarnya tidak mampu mendatangkan uang bagi dirinya sendiri. Mereka, apapun latar belakang terbentuknya daerah tersebut, hanya tahu memerintah dan menjadi penguasa, tetapi jauh dari keinginan untuk memberdayakan masyarakat. Karena itulah mereka kemudian mencari alternatif, salah satunya dengan menciptakan berbagai macam pungutan. Menutupi PAD dengan menggunakan pajak yang secara lokal didisain untuk itu, menjadi pola yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah.
Kalau dengan menggunakan logika bahwa ada pajak tentunya ada hasil dari pungutan itu, bisa saja kita menerima hal tersebut. Tetapi kemudian dengan jelas terlihat pada kita bahwa banyak pengelolaan keuangan daerah justru sarat dengan korupsi. Bahkan para pengusaha yang sudah menanamkan modalnya justru harus menghadapi berbagai bentuk layanan yang amat jauh dari disebut bermutu.
Maka sungguh sangat terang benderanglah bahwa mental kompeni sebagaimana diterapkan oleh banyak pemerintah daerah, telah menyiksa dan menjadikan seluruh masyarakat sebagai budak. Energi yang ada di masyarakat hanya diserap terus, tenaga masyarakat diperah dan para pengusaha yang sudah bersusah payah membawa modal ke sebuah daerah, dijadikan mesin ATM.
Apa akibatnya? Jelas mesin ekonomi tidak akan berputar. Semakin banyak kutipan, kita bisa prediksi di sana pasti akan semakin banyak biaya untuk kepentingan birokrasi. Kita menganggap kedua hal itu paralel karena memang biaya untuk mendukung birokrasi di negeri ini amat besar.
Pemerintah pusat harus mendorong supaya di seluruh daerah dilakukan perbaikan. Di dalam kerangka penghematan dan subsidi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perbaikan untuk mengubah mental kompeni tadi sehingga tak lagi dilakukan oleh para pemangku kekuasaan di daerah. Keengganan para petinggi di daerah untuk memberikan pelayanan yang baik adalah sebuah bahaya besar yang akan menjadi sumber kegagalan program pemerintah di daerah.
Pemerintah pusat bisa memberikan contoh, sekaligus memberikan sanksi yang jelas dan tegas. Sudah saatnya perbudakan masyarakat oleh pemimpinnya sendiri dihentikan selamanya. Mental kompeni harus disingkirkan kalau kita ingin Indonesia maju. (***)

This entry was posted on Senin, Mei 12th, 2008 at 9:06 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.