Yangon (SIB)
Di satu sisi meminta bantuan internasional. Namun di sisi lain menolak bantuan yang diberikan negara-negara Barat. Itulah sikap yang diperlihatkan pemerintah junta militer Myanmar yang tengah menghadapi kesulitan akibat terjangan topan Nargis yang telah menelan ribuan korban jiwa. Akibat sikap pemerintah Myanmar yang menolak pekerja asing membantu korban Topan Nargis, badan tertinggi dunia mengkritik sikap junta.
PBB mengatakan kebijakan itu “belum pernah terjadi sebelumnya” dalam sejarah kerja kemanusiaan. Seperti diberitakan sebelumnya, junta Militer Myanmar menyampaikan bahwa mereka bersedia menerima bantuan asing namun menolak pekerja asing.
Juru bicara Program Pangan Dunia (World Food Program) PBB, Paul Risley mengatakan mereka telah mengajukan sepuluh kali permohonan visa di seluruh dunia termasuk enam kali di Bangkok, Thailand, tapi tidak ada yang disetujui.
“Meskipun pemerintah Myanmar berubah pikiran, tidak ada harapan untuk mendapatkan visa di Bangkok sampai hari Senin karena Jumat adalah hari libur di Thailand sehingga Kedubes Myanmar di sana juga tutup,” kata Risley. “Ini mengherankan. Kami mengimbau dengan sangat agar pemerintah Myanmar memproses permohonan visa itu secepat mungkin, termasuk dengan bekerja pada akhir pekan (hari libur),” kata Risley.
Junta militer beralasan belum siap menerima pekerja bantuan asing ditengah-tengah kritik atas tanggapan mereka terhadap dampak bencana topan. Kementerian luar negeri Myanmar mengatakan gembira menerima bantuan asing, namun akan mengendalikan sendiri distribusinya.
Penolakan Myanmar itu cukup masuk akal karena Myanmar selalu curiga terhadap segala hal yang berbau asing tampaknya sudah melekat erat. Bahkan saat kondisi kritis pun, pemerintah junta militer tidak mengizinkan orang asing untuk mengantarkan langsung bantuannya ke rakyat Myanmar.
“Saat ini Myanmar mengutamakan bantuan logistik dan berusaha sekuat tenaga untuk mengirimnya secara cepat dengan pekerja kita sendiri ke wilayah yang terkena dampaknya,” jelas Menlu Myanmar dalam surat kabar setempat seperti yang diberitakan AFP, Jumat (9/5).
Badai Nargis telah memporakporandakan Myanmar. PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang kehilangan anggota keluarga dan harta bendanya. Mayat-mayat dan bangkai hewan bergelimpangan di wilayah selatan delta Irrawaddy yang merupakan daerah terparah diterpa badai. Bau busuk mayat terasa menusuk hidung di banyak tempat.
Myanmar sudah terang-terangan mengumumkan butuh bantuan internasional. Tetapi, rupanya pemerintahan Myanmar masih menutup diri karena takut negaranya diobok-obok kepentingan asing. “Myanmar belum siap untuk menerima sukarelawan kemanusiaan dan wartawan asing dari negara lain,” kata menlu Myanmar.
Jumlah korban tewas akibat Badai Nargis berbeda antara yang dirilis pemerintah Myanmar dengan lembaga asing. Pemerintah AS memperkirakan korban tewas Badai Nargis 100 ribu orang, namun pemerintah Myanmar mengumumkan hanya 17 orang yang tewas.
Bantuan logistik sudah berdatangan dan sudah diterima oleh Myanmar. Tetapi tidak dengan pekerja sosialnya. Lewat media nasionalnya, pemerintah Myanmar mengumumkan telah mendeportasi beberapa warga negara Qatar yang hendak memberikan bantuan kemanusiaan.
Junta Militer Myanmar Takut Pekerja Asing?
Di mata pemerintahan junta militer Myanmar, setiap orang berpotensial menjadi musuh. tidak terkecuali pekerja asing yang ingin membantu korban Topan Nargis di sana. Komunitas internasional saat ini tengah menanti kesempatan untuk mengirim bantuan yang dibutuhkan korban topan Nargis di Myanmar. Namun, mereka mendapat pelajaran bahwa penguasa militer di sana bersifat tertutup, Jenderal xenofobia (benci kepada orang asing) yang merendahkan dunia barat.
Enam hari setelah topan Nargis menghantam pesisir timur Myanmar yang menewaskan lebih dari 22.000 orang, negara itu masih tetap belum mau membuka diri. Setelah sebelumnya meminta bantuan internasional, junta kini kelihatannya tidak ingin buru-buru menyambutnya.
“Rejim militer di sana benar-benar xenofobia. Mereka takut kepada segala hal,” kata ahli Myanmar dari Universitas Macquarie Australia, Sean Turnell. “Di antara ketakutan junta adalah pemberontakan dalam negeri, invasi AS, globalisasi, dan kemampuannya untuk melemahkan budaya tradisional Myanmar. Akibat topan nargis pada hari Sabtu lalu, junta militer menunjukkan bahwa mereka takut kehilangan muka di depan rakyatnya,” ujar Turnell.
“Jika mereka tidak bisa mengatasi situasi dan membiarkan orang Barat masuk dengan helikopter, akan menunjukkan kelemahan mereka di depan rakyat,” kata Turnell. “Mereka lebih fokus untuk mengendalikan dan menunjukkan bahwa mereka maha tahu di depan rakyat daripada menyelamatkan nyawa korban,” pungkasnya.
“Mereka takut jika tentara-tentara asing masuk akan menyebarkan seruan untuk menumbangkan pemerintahan,” tambah Josef Silverstein, mantan dosen di Universitas Rutger yang mempelajari Myanmar lebih dari setengah abad.
Junta militer telah lama tidak percaya kepada dunia Barat setelah meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Myanmar pernah dipimpin parlemen yang demokrasi sebelum dibubarkan melalui keduta oleh Jenderal Ne Win tahun 1962. Selama 26 tahun kekuasaannya, rejim Ne Win mengekang partai-partai oposisi dan menutup diri dari luar. (Detikcom/AP/WH/q)

This entry was posted on Sabtu, Mei 10th, 2008 at 2:07 am and is filed under Luar Negeri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.