Mengantisipasi kemarahan publik oleh karena kenaikan drastis BBM, pemerintah membuat kebijakan yang populis dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang cash kepada rakyat berpenghasilan di bawah Rp 700.000. Pemerintah berkesimpulan bahwa dengan memberikan uang cash sebesar Rp 100.000 per keluarga yang dikategorikan miskin akan bisa mengimbangi pengeluaran oleh karena kenaikan harga BBM.
Sesungguhnya publik tidak menduga sebelumnya bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Bahkan lebih tragis lagi, kenaikan harga BBM bisa berada di kisaran 50 persen. Sehingga mau tidak mau, menimbulkan gejolak pasca penetapan kenaikan tersebut.
Selama ini pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Persoalan selama ini adalah soal data penduduk miskin. Ini persoalan yang sungguh pelik. Artinya bagaimana pemerintah menentukan dan mengkategorikan rakyat sebagai miskin?
Indikator gaji sebesar Rp 700.000 sebagai ukuran merupakan ukuran yang debatable, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor informal, yang tidak jelas memiliki gaji bulanan.
Pengalaman selama ini banyak data yang kacau. Oleh karena itu, tak jarang juga pemberian BLT menuai kritik. Kemudian ada satu pokok persoalan yang selama ini sering diabaikan. Misalnya soal bukti legal terkait dengan penghasilan.
Bagi mereka yang bekerja di sektor formal, slip gaji tentu bisa menjadi satu ukuran bagi orang yang memiliki pekerjaan tetap. Lantas bagaimana dengan pedagang tradisional, pedagang kaki lima, petani, dan berbagai usaha ekonomi informal lainnya.
Lebih rumit lagi bagaimana memverifikasi dan mendaftarkan seluruh warga yang miskin adalah urusan administrasi yang akan memakan waktu panjang, sementara di depan mata rakyat sudah berada dalam kelaparan dan kesulitan.
Kita masih belum bicara bahwa setiap kepala desa atau lurah punya semacam gengsi masing-masing, di mana mereka acapkali menutupi bahwa di daerahnya sedikit atau tidak ada yang kelaparan atau sangat miskin, untuk mendapatkan penghargaan sebagai desa atau lurah yang warganya maju. Padahal, fakta bisa berbicara lain. Selain itu, pada umumnya rakyat miskin tidak punya akses terhadap elit di tingkat desa atau kelurahan. Akses kepada kepala desa atau kelurahan biasanya hanya dimiliki orang terpandang atau kelas elit desa, sehinga walaupun ada bantuan seperti subsidi BBM, akan disalahgunakan dan dipergunakan oleh jejaring kepala desa yang selama ini terjalin.
Pengalaman kebijakan pemerintah masa lalu seperti pemberian Raskin, JPS dan pinjaman lunak desa ternyata hanya dinikmati segelintir orang yang punya akses kepada pejabat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan. Kita berharap mudah-mudahan birokrasi kita mau berubah dari jaman orde baru yang berlaku sistem ‘peras kain’. Sang pemeras pertama yakni tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi mendapat atau menyunat lebih besar, dan kelas bawah yang terendah harus mendapatkan tetesan terakhir dari sisa perasan birokrasi atasannya.
Akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Kita mengharapkan supaya pemerintah memperketat pengawasan, melibatkan bukan hanya aparat desa saja seperti pengurus desa atau pengurus kelurahan, tetapi pengawasan subsidi BBM diharapkan dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dengan demikian, subsidi BBM dapat kita pastikan akan diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. (*)

This entry was posted on Sabtu, Mei 10th, 2008 at 3:08 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.