Jakarta (SIB)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dilirik petinggi PDIP sebagai figur yang cocok menjadi cawapres pendamping Megawati Soekarnoputri. Antasari menyerahkan pada rakyat jika nanti benar-benar dicalonkan jadi cawapres PDIP.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Saat ini saya masih fokus dengan KPK,” ujar Antasari saat berbincang dengan detikcom, Kamis (8/5) malam.
Seandainya benar-benar diminta apakah akan bersedia?
“Jangan berandai-andailah. Saya sekarang ini kan masih Ketua KPK, jadi masih diberi amanah oleh rakyat untuk penegakan hukum,” ujarnya diplomatis.
Mantan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) ini menyatakan belum pernah mendengar kabar itu sebelumnya. Dia juga mengaku belum pernah ditawari langsung oleh pengurus partai berlambang moncong putih itu.
“Saya sekarang di Yogyakarta. Saya ini baru dengar dari Anda,” kata pria berkumis ini.
Tapi tidak akan menolak tawaran itu ya Pak?
“Kita lihat perkembangan bangsa ini. Tapi jangan terlalu cepat seperti itu, beri kesempatan saya melakukan tugas saya saat ini. Apapun jabatan itu kan amanah,” pungkasnya.
ICW Minta Antasari Tak Tanggapi Si Moncong Putih
PDIP yang berlambang banteng moncong putih mulai membidik nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sebagai pendamping Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2009. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Antasari cuek.
“KPK itu figur lembaga independen jangan sampai menjadi kepanjangan kepentingan politik. Hal-hal semacam ini tidak perlu ditanggapi serius oleh Antasari dan publik,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (8/5) malam.
Apakah PDIP sedang cari aman untuk melindungi kader-kadernya?
“Bisa jadi. Saya khawatir aib-aib PDIP bisa dikompromikan. Ketua KPK nggak usah memikirkan, karena itu semua tindakan politis,” ujar Fahmi.
Dia pun khawatir pernyataan seperti itu bisa mengusik KPK. Menurut Fahmi, jika memang PDIP mengapresiasi kinerja KPK, seharusnya bukan pernyataan bernuansa politis yang keluar dari mulut petinggi PDIP.
“Kalau bicara antikorupsi, tunjukkan dengan tindakan. Bukan dengan mau menggandeng KPK untuk pilpres. Tetapi dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi, memberi sanksi tegas jika ada kader yang terbukti korupsi,” jelasnya.
Dilirik Cawapres PDIP, Antasari Belum Populer
KPK memang tengah menuai popularitas dan dukungan dari masyarakat luas. Namun hal ini tidak berarti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar punya kans besar mendongkrak suara bagi PDIP yang meliriknya sebagai cawapres.
“Saya kira dia (Antasari) belum punya massa, namanya juga belum muncul di survei-survei. Munculnya nama Antasari memang relatif baru,” kata pengamat dari lembaga kajian politik Indo Barometer M Qodari dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (8/5) malam.
Popularitas KPK, lanjut dia, juga tidak bisa dilihat dari sosok Antasari saja. Sebab, pimpinan KPK bukan hanya Antasari. Selain itu, keberhasilan KPK juga lahir dari kewenangan KPK yang cukup besar dalam pemberantasan korupsi.
“Belum tentu yang dilihat orang itu Antasari. Lebih banyak orang yang melihat KPK-nya daripada Antasari-nya. Jadi dugaan saya kans Antasari itu masih terbatas. Masih perlu waktu panjang ke depan untuk membuktikan kinerja seorang Antasari,” tandas dia.
Bau Politis di KPK Jika Antasari Jadi Cawapres PDIP
Lirikan PDIP terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar untuk dijadikan cawapres pada Pemilu 2009 sarat risiko. Pemberantasan korupsi nanti akan penuh bau politis.
“Itu bisa mengganggu mekanisme pemberantasan korupsi yang sudah cukup kuat sekarang. Nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Misalkan ada anggota partai A ditangkap oleh KPK, PDIP bisa dituding, wah ini kerjaannya PDIP buat menjegal. Politisasinya luar bisa mengerikan,” kata pengamat dari lembaga kajian politik Indo Barometer M Qodari. Hal tersebut disampaikan Qodari dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (8/5) malam.
Apalagi, lanjut Qodari, akhir-akhir ini KPK kerap menangkap sejumlah politisi korup. Dia khawatir hal ini menunjukkan gambaran PDIP yang mau mengambil hati KPK. Efek sampingnya, KPK bisa dituding berlaku diskriminatif.
“Sebaiknya Antasari Azhar jangan diganggu dengan iming-iming seperti itu. Dia punya tugas besar memberantas korupsi. Sementara korupsi itu sering terkait dengan jabatan publik, dengan parpol,” urainya.
Bergabungnya Antasari dengan PDIP, imbuh dia, juga dikhawatirkan menghancurkan PDIP.
“Saya khawatir kalau nantinya tergoda. Ini juga bisa memperburuk citra PDIP. Padahal PDIP termasuk parpol yang sering mengeluarkan pernyataan mendukung pemberantasan korupsi,” jelas Qodari. (detikcom/g)