Medan (SIB)
Seratusan massa KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumut unjukrasa ke DPRD Sumut, Kamis (8/5) menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, karena kebijakan itu akan menyengsarakan rakyat dan menambah jumlah pengangguran maupun kemiskinan di Indonesia.
Aksi yang dilakukan KAMMI bersamaan dengan digelarnya rapat paripurna DPRD Sumut dalam penyampaian laporan kegiatan tim reses anggota dewan sesuai daerah pemilihan I-XI, sekaligus mengusung beberapa poster, diantaranya bertuliskan ‘BBM naik, darah rakyat juga naik’ dan melakukan orasi di tangga gedung dewan.
KAMMI dalam pernyataannya menolak keras kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah dengan alasan harga minyak dunia naik. Padahal, sebelum pemerintah resmi menaikkan harga BBM, harga-harga kebutuhan pokok sudah duluan naik. Jika BBM naik, bisa dibayangkan harga kebutuhan pokok naik dua kali lipat, akibatnya rakyat sengsara dan melarat.
Padahal, ungkap mereka, Indonesia termasuk negara penghasil sekaligus mengolah minyak bumi sebesar 70 persen, tapi masih terjadi kelangkaan BBM dan direncanakan menaikkan harga BBM.
“Kondisi rakyat saat ini sedang menangis dan tidak kuat menanggung beban ekonomi sehari-hari, sehingga terjadi kasus ibu membakar anaknya akibat terhimpit ekonomi. Kenapa justru dinaikkan lagi. Ini akan menambah penderitaan rakyat yang berkepanjangan,” paparnya.
Harusnya pemerintah lebih jeli menangani masalah ini dan menunda bahkan membatalkan rencana menaikkan harga BBM. Pemerintah harus bisa memproduksi minyak bumi dengan maksimal agar tidak bergantung langsung dengan minyak dunia.
Kemudian melakukan penghematan di semua lini dengan pengawasan langsung, pejabat agar hidup sederhana dan merelakan sebagian hartanya disumbangkan ke negara, seperti rakyat Aceh menyumbangkan hartanya membeli pesawat untuk kepentingan Indonesia di masa Bung Karno.
Pengunjukrasa juga minta pemerintah melakukan penghematan energi di segala bidang dan diawasi secara langsung oleh pemerintah, minta pemerintah menjaga stok BBM dan sembako serta mengendalikan harga-harga yang sudah duluan naik dengan turun langsung ke pasar dan lapangan. Pemerintah juga diminta memainkan peran politik luar negeri dalam mengatasi harga minyak dunia yang tidak terkendali.
Aspirasi itu diterima anggota Komisi B DPRD Sumut Drs H Mahmuddin Lubis, Drs Pangihutan Siagian dan Sahat P Situmorang sependapat dengan aspirasi mahasiswa, karena kenaikan harga BBM nantinya akan lebih menyengsarakan rakyat, bahkan menjerumuskan rakyat ke jurang kemiskinan.
“Dewan sangat sepakat menolak rencana kenaikan harga BBM, karena jelas akan menjerumuskan rakyat ke jurang kemiskinan, sehingga dewan telah sepakat akan menemui Dirut BUMN di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi rakyat Sumut,” ujar Mahmuddin seraya menghimbau penolakan kenaikan harga BBM ini jangan sampai menimbulkan gejolak. (M10/q)

This entry was posted on Jumat, Mei 9th, 2008 at 8:47 am and is filed under Medan Kita. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.