Berapa dan dimana kelompok yang disebut miskin di negeri ini? Hampir tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana menjawabnya, termasuk pemerintah sendiri. Pemerintah hanya bisa menyatakan angka beserta indikatornya, tetapi sering gagal dalam menemukan mereka yang disebut miskin tadi.
Wacana di atas perlu kita sampaikan mengingat pemerintah tidak lama lagi akan meluncurkan program bantuan langsung tunai plus berupa uang Rp 100 ribu ditambah dengan minyak goreng dan gula, kepada seluruh warga miskin di seluruh Indonesia. Bantuan yang berupa ulangan dari bantuan serupa di tahun 2005 pasca kenaikan BBM juga, dilakukan untuk menutupi kemungkinan dampak BBM.
Tetapi benarkah bahwa dengan dana tersebut bisa mencegah ”jatuh”nya kelompok miskin lebih parah lagi? Mari kita lihat buktinya. Andaikan kita menggunakan asumsi tahun 2005 bahwa akibat kenaikan BBM inflasi mencapai 10 persen saja, maka dengan seluruh kenaikan harga barang, jelas nilai Rp 100 ribu tidak sebanding dengan pengeluaran rumah tangga.
Bahkan bukti di berbagai daerah menjelaskan kepada kita bahwa uang tersebut banyak disalahgunakan, bukan hanya oleh masyarakat itu sendiri, tetapi juga oleh para petugas penyalurnya. Masyarakat menyalahgunakannya dengan ”mengklasifikasikan” dirinya sendiri sebagai miskin. Hal itu bisa dimungkinkan karena petugas pencatat juga kebanyakan bermain mata dengan masyarakat itu sendiri. Mereka hanya mementingkan selesainya tugas dan bukan penyaluran dana dengan baik.
Penyaluran juga menjadi masalah karena banyak warga masyarakat yang merasa bahwa uang Rp 100 ribu tadi hanyalah sebuah uang ”kaget” yang tidak berpengaruh apa-apa. Karenanya mereka tidak mau terlalu ambil pusing mengenai formalitas, apalagi karena penyalurannya bukan setiap bulan.
Mari bandingkan dengan pencatatan kependudukan yang barusan saja dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemilu langsung di Sumatera Utara. Nyatanya, pencatatan tersebut sama sekali tidak profesional karena kebanyakan dikerjakan asal-asalan. Padahal dengan dana Rp 13 miliar, seharusnya seluruh pendataan tersebut bisa dikerjakan. Akibatnya banyak pemilih yang seharusnya tidak memilih justru mendapatkan kartu, dan sebaliknya mereka yang harusnya memilih menjadi kehilangan hak pilihnya. Ironis.
Tetapi itulah yang terjadi di negeri ini. Yang namanya data dan proses pendataan sering disalahgunakan dan diselewengkan oleh oknum pejabat atau bahkan para petugas lapangan. Pekerjaan pendataan sering dikerjakan asal-asalan saja dan hanya untuk kepentingan menyalurkan dana saja. Akibatnya, kualitas daripada data sering tidak dapat dijamin.
Pemerintah harus benar-benar memperhatikan hal ini. Banyaknya persoalan pasca peluncuran BLT 2005 menjadi sebuah pelajaran penting dan koreksi yang harus dibenahi sebelum program BPT plus ini diluncurkan bulan depan. Karena, kalau tujuan kenaikan harga BBM adalah untuk penghematan anggaran, maka penyaluran dana yang tidak tepat sasaran sama juga hasilnya, bak menggarami laut.
Pemerintah sudah saatnya segera membenahi persoalan ini dengan baik dengan cara mempersiapkan infrastruktur pemetaan kemiskinan dengan baik. Persiapan yang baik dan perencanaan yang berkualitas akan menentukan keberhasilan program BLT plus ini. Bukankah uang yang digunakan untuk mendanai program BLT plus juga adalah uangnya rakyat? (***)