Myanmar Ijinkan Pesawat PBB Bawa Bantuan Mendarat, Tetap Tolak Bantuan AS
Posted in Luar Negeri by Redaksi on Mei 9th, 2008 Yangon (SIB)
Pemerintahan rejim junta militer Myanmar, Kamis (8/5) akhirnya mengijinkan pesawat pertama yang membawa bantuan darurat internasional untuk diserahkan kepada korban selamat dari topan Nargis yang melanda negara itu. Pengiriman itu berlangsung di tengah-tengah kekhawatiran kekurangan makanan dan air bersih serta perkiraan jumlah korban tewas bisa mencapai 100.000 orang. Namun junta militer tetap tidak memberikan ijin kepada pesawat-pesawat militer AS menerbangkan pasokan bantuan kemanusiaan. Junat bersikeras tim bantuan AS harus lebih dulu memiliki ijin.
Seorang pejabat PBB yang merahasiakan namanya mengatakan satu pesawat dari Italia tiba di Yangon dan kemudian disusul tiga pesawat lainnya. Sebelumnya keprihatinan semakin kuat atas keengganan Myanmar menerima bantuan asing, sementara bantuan pangan tidak bisa masuk ke negara tersebut beberapa hari setelah topan dahsyat menerjang. PBB menyatakan, pesawatnya yang membawa pasokan bahan pangan vital tidak bisa memasuki Myanmar karena belum memperoleh izin mendarat. Demikian dikatakan jubir Program Pangan Dunia PBB (WFP), Paul Risley, seperti dilansir Associated Press.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan tiga penerbangan dari Bangkok, Dhaka dan Dubai dengan 40 biskuit yang mengandung energi tinggi belum bisa lepas landas karena masih menunggu izin masuk dari pihak berwenang Myanmar.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga mendesak rezim militer Myanmar agar mengizinkan penerbangan bantuan “sebelum terlalu terlambat”. Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan lembaganya sedang mencoba berkomunikasi dengan rezim militer Birma untuk menekankan betapa mendesaknya penyampaian bantuan.
Cina, sekutu dekat Myanmar, juga mendesak negara itu agar bekerjasama dengan komunitas internasional. “Kami berharap Myanmar bekerja sama dan berkonsultasi dengan komunitas internasional, jelas jubir Kemenlu Qin Gang seraya menambahkan Beijing akan menambah bantuan menjadi $5,3 juta.
Meski telah memberikan lampu hijau kepada PBB, junta militer tetap bersikeras menolak bantuan makanan dari AS sebelum mereka mendapat visa. Sebelumnya terdengar berita bahwa Myanmar memberikan izin kepada militer AS untuk menerbangkan pasokan bantuan kemanusiaan untuk para korban yang selamat dari topan Nargis.
Namun pejabat-pejabat Myanmar membantah laporan itu. Dubes AS untuk Thailand Eric John menyatakan mereka mengira telah menerima izin atau telah terjadi kesalahpahaman. Untuk mengatasi penolakan Myanmar itu, Perdana Menteri Samak Sundaravej menawarkan bernegosiasi atas nama Washington untuk membujuk Myanmar menerima bantuan AS.
“Pagi ini, kami dan para sekutu Thailand kami mengira telah menerima keputusan dari pemimpin Myanmar untuk mengizinkan (pesawat angkut Hercules) C-130. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan keputusan itu,” katanya. “Saya tidak tahu apakah mereka membatalkan keputusan atau terjadi miskomunikasi,” katanya.
Korban Tewas Myanmar Bisa Capai 100.000
Sementara itu, kondisi Myanmar benar-benar menyedihkan. Ribuan mayat masih berserakan di areal sawah-sawah. Jutaan warga kehilangan tempat tinggal. Mereka juga terancam kelaparan dan terserang berbagai penyakit pasca topan dahsyat yang menghantam Myanmar pada 3 Mei lalu.
Bahkan korban jiwa terus bertambah. Para pakar mengingatkan, total korban jiwa bisa mencapai 100 ribu. Sebab diperkirakan 80 ribu orang telah tewas di wilayah terpencil sekitar Sungai Irrawaddy, yang paling parah dihantam topan Nargis tersebut.
Demikian diungkapkan Tin Win, seorang tokoh masyarakat di Kota Labutta yang terletak di delta Irrawaddy. Dikatakannya, lusinan dari 63 desa di kota tersebut telah tersapu bersih akibat topan. Laporan radio pemerintah menyebutkan korban jiwa akibat topan telah naik jadi 22.980. Sebanyak 42.119 orang, katanya, belum ditemukan dan 1.383 orang cedera akibat terjangan Topan Nargis, yang mengamuk di negeri tersebut dari Jumat hingga Sabtu.
“Sejauh ini, jumlah korban tewas di desa-desa itu diperkirakan sekitar 80.000,” kata Tin Win seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/5). Apalagi sekitar 40 ribu orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Meski begitu, junta militer Myanmar masih saja bersikes menolak bantuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Barat.
Beberapa lembaga kemanusiaan yang menjalin hubungan dengan pemerintahan Myanmar, seperti Red Cross dan CARE Australia, sudah mulai bisa beroperasi di negara Asia Tenggara itu. Sejumlah negara tetangga juga telah mengirimkan bantuan untuk Myanmar.
Ahli-ahli bencana internasional juga sudah siap diberangkatkan dari negara-negara sekitar Myanmar untuk membantu. Namun junta belum memberikan visa untuk mereka. “Ini krisis yang hanya akan bertambah buruk tanpa adanya bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional,” kata Rice. Bahkan Menlu Prancis Bernard Kouchner mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi agar bisa mengirimkan bantuan tanpa persetujuan junta. Namun PBB menolaknya. (Detikcom/AP/WH/h)
Komentar