SBY: Saya Dosa Kalau Menaikkan Harga BBM Setelah Pilpres
Posted in Berita Utama by Redaksi on Mei 8th, 2008 Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah tidak populis dengan menaikkan harga BBM. SMS pun membanjir ke ponsel Presiden SBY, salah satunya meminta agar kenaikan harga BBM dilakukan setelah Pilpres.
“Saya mendapat banyak SMS belakangan ini, ada yang mengatakan dalam SMS tersebut: Pak SBY, kalau bisa naikin harga BBM-nya jangan sekarang tapi setelah pilpres,” ungkap SBY disela-sela APCONEX 2008 di Jakarta Convention Center, Rabu (7/5).
“Saya bilang, dosa saya kalau melakukan hal seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah kenaikan harga BBM ini membawa kebaikan bagi masyarakat dan bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat miskin dengan kenaikan ini,” imbuh SBY.
Sementara SMS lain menyatakan dukungan kepada SBY untuk menaikkan harga BBM. “Ada lagi SMS yang mengatakan: Kalau untuk kelas menengah ke atas bisa menerima kenaikan tersebut, sebab dinegara lain juga sudah menaikkan harga BBM. Kita saja yang belum,” ungkapnya.
Karena itu, kata SBY, pemerintah sedang berdiskusi dengan DPR dalam mencari opsi yang terbaik untuk kenaikan harga BBM.
BBM Bisa Naik Lebih dari Sekali
Pemerintah tak bisa menjamin kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan sekitar 3 minggu lagi adalah yang terakhir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan perkembangan harga minyak saat ini, maka tak ada satupun negara di dunia yang bisa memberikan jaminan soal harga BBM.
“Tapi at any shock, kita akan mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan APBN yang tetap terjamin” katanya di Graha Niaga, Jakarta, Selasa malam (6/5).
Menurut Menkeu, penyelamatan APBN merupakan langkah yang harus ditempuh terlebih dulu. “Untuk menyelamatkan masyarakat, kita perlu APBN yang sehat. Non sense, tanpa APBN yang sehat masyarakat bisa terlindungi,” katanya.
Karenanya, pemerintah akan memberikan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) bersamaan dengan kenaikan harga BBM.
Menurut Menkeu, ada 3 kelompok pemberian bantuan. Pertama, dalam bentuk bantuan langsung untuk membantu masyarakat bawah, yang diibaratkan memberikan ikan. Contohnya, BLT, dana bantuan operasional sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askeskin), beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Kedua, bantuan berupa kail, contohnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ketiga, kredit usaha rakyat (KUR) dimana pemerintah memberi subsidi bunga.
3 Opsi Bisa Cegah Kenaikan BBM
Pemerintah sebenarnya masih punya pilihan lain untuk mengendalikan APBN tanpa menaikkan harga BBM. Mulai dari penundaan pembayaran utang luar negeri hingga mengubah dana bagi hasil migas.
Anggota Tim Indonesia Bangkit Hendri Saparini menjelaskan tiga alternatif tersebut. Pertama, penundaan pembayaran utang luar negeri.
“Tahun ini saja Indonesia harus membayar Rp 158 triliun untuk pokok dan bunga. Kalau ini bisa ditunda, tentu akan sangat berarti,” katanya dalam diskusi di Senayan, Jakarta, Rabu (7/5).
Alternatif kedua, revisi mekanisme pembayaran dana bagi hasil (DBH) migas. Selama ini, DBH migas dibagi dulu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu beban subsidi BBM diambil dari bagian pemerintah.
“Harusnya bisa saja direvisi. Alokasi DBH Migas ke daerah dihitung setelah dipotong untuk subsidi BBM. Jadi dikurangi subsidi BBM dulu, baru dibagi ke daerah,” tambahnya.
Alternatif ketiga, pembekuan DBH Migas ini. Contohnya, di APBNP asumsi harga minyak ditetapkan US$ 95 per barel. Jika ternyata harga minyak melebihi US$ 95 per barel, windfall profitnya dibekukan saja, alias tidak dibagikan ke pemerintah daerah.
“Karena kalau daerah tiba-tiba dapat tambahan dana, padahal sebelumnya tidak ada perencanaan, ujungnya ditaruh di SBI. Jadi tidak efektif,” kata dia.
Padahal, pilihan menaikkan harga BBM menjadi pilihan yang lebih banyak merugikan perekonomian nasional karena tidak ada persiapan yang matang. (detikcom/h)
Komentar