Lagi-lagi, Presiden menegur para Kepala Daerah. Presiden meminta supaya mereka tidak menghindar darinya pada saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke suatu wilayah. Para Kepala Daerah itu diminta turut bertanggung-jawab terhadap masyarakat atas kinerjanya sebagai pimpinan di daerahnya sendiri.
Ini kali yang kedua. Sebelumnya, secara terbuka Presiden telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah yang sedang mengikuti ceramahnya, supaya malu menjadi pimpinan yang hanya bisa tidur. Memang sebagaimana sikap para peserta yang kebanyakan tidur ketika mendengar dirinya, secara figuratif Presiden meminta para Kepala Daerah untuk tidak tidur ketika masalah dihadapi oleh masyarakat.
Memang, selain nilai positif dari kebijakan pemekaran daerah dan sentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, berbagai ekses terlihat dengan tajam. Salah satunya adalah mentalitas kedaerahan yang tak lagi melihat konteks kepentingan nasional. Sebagaimana sering dikeluhkan oleh Presiden, banyak daerah ketika menghadapi masalah justru menuding pemerintah pusat yang harus bertanggung-jawab, sementara ketika menerapkan kebijakan, pemerintah daerah banyak yang hanya mengurus kepentingannya sendiri.
Dalam penerapannya, memang kebanyakan pimpinan di daerah hanya tahu berkuasa, tanpa mau melayani kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya perda yang tidak kondusif, bahkan terkadang bertentangan dengan keinginan dan komitmen pemerintah pusat.
Akibatnya, bukannya menyatukan seluruh gerakan pembangunan, Kepala Daerah banyak yang menjadikan daerah yang dipimpinannya hanya sebagai alat bagi kepentingan kekuasaannya semata. Mereka hanya memandang dengan kacamata yang amat berbatas bahwa kekuasaan mereka adalah kesempatan untuk melakukan apapun, sekalipun mengangkangi kebijakan pemerintah pusat.
Lagipula sekarang ini pemerintah daerah seperti diserang oleh penyakit waham. Waham psikologis yang merasa bahwa mereka bisa melakukan apa saja kini. Mereka merasa bahwa mereka adalah daerah yang bebas melakukan apa saja tanpa harus merujuk kepada pemerintah pusat.
Hal itu memang benar. Tetapi yang paling penting dilihat adalah kepemimpinan di daerah adalah untuk mendekatkan mereka supaya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan lebih responsif. Mereka harus bisa menjadikan masyarakat sebagai objek yang lebih terang benderang untuk dilihat dan dilayani, jauh lebih baik daripada cara pandang pemerintah pusat melihatnya.
Bagaimanapun kita mencatat bahwa sinergi dengan pemerintah pusat masih amat penting mengingat bahwa negara kita tidak menggunakan sistem federalisme. Kita harus tetap menyatukan seluruh konsep pemerintahan di bawah payung negara kesatuan RI. Itu adalah amanah konstitusi, jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan UU Otonomi Daerah sekalipun.
Alasan lainnya adalah karena memang kita harus mengembalikan ”roh” kekuasaan pemerintahan daerah itu kepada tempatnya. Tidak mungkin membiarkan kekuasaan itu terus menerus menciderai masyarakat dalam wujud kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh para Kepala Daerah. Sudah bukan masanya menjadi pemimpin berarti hanya tahu mencari kambing hitam dan menuding pemerintah pusat sebagai penanggung-jawab. Pemimpin harus tetap bekerja, tidak tidur, selalu hadir bersama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah pusat, apapun alasannya. (***)

This entry was posted on Kamis, Mei 8th, 2008 at 8:49 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.