Jakarta (SIB)
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) Adnan Buyung Nasution mengemukakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang Penghentian Aktivitas Jemaat Ahmadiyah belum akan diterbitkan.
“Hingga pekan kemaren, sejumlah menteri termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) memastikan, SKB belum akan terbit,” katanya usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah masih mengkaji kembali laporan dan kajian dari Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang telah beberapa kali melakukan pembahasan dan menyampaikan beberapa rekomendasi terkait aktivitas JAI.
Setelah beberapa kali pembahasan dan rekomendasi Bakor Pakem tersebut, pemerintah akan segera merumuskan SKB sesuai dengan prosedur yang diatur UU Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
“Namun, sampai sekarang rumusannya seperti apa belum ketahuan,” kata Buyung.
Ia mengatakan, masalah Ahmadiyah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan SKB, tetapi harus dilihat secara bijak karena menyangkut keyakinan kelompok tertentu.
Tentang masih adanya tindakan anarkis terhadap tempat ibadah dan terhadap anggota Ahmadiyah, Buyung menilai sebagai tindakan yang anarkis dan barbar.
“Saya mengutuk keras berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jemaat dan tempat ibadah Ahmadiyah,” ujarnya.
Tindakan anarkis, menurut Buyung, tidak saja akan memperumit masalah, tetapi juga membuat situasi keamanan menjadi tak terkendali.
Pada Senin (28/4) dinihari Mesjid Al Furqon di Kampung Parakan Salak, Sukabumi, yang diduga sebagai tempat jemaat Ahmadiyah dibakar massa. Selain menghabiskan seluruh bangunan mesjid, kebakaran itu juga mengakibatkan satu gedung sekolah musnah.
“Tindakan anarkis seperti itu, sama sekali tidak bisa dibenarkan dari kacamata hukum manapun,” ujarnya.
JK: BANYAK PERTIMBANGAN KELUARKAN SKB AHMADIYAH
Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk Ahmadiyah belum juga dikeluarkan pemerintah. Padahal, keputusan itu telah ditunggu-tunggu banyak pihak.
“Banyak pertimbangan untuk mengeluarkan SKB. Nanti akan ada efek sosial politik,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers di sela-sela rapat konsultasi Partai Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/5).
Kalla mengatakan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk Ahmadiyah. “Bagaimana secara hukum itu baik tetapi juga secara keagamaan baik,” lanjutnya.
SK Bersama Mendagri, Menag dan Jaksa Agung ini menjawab pernyataan Bakor Pakem yang menyatakan Ahmadiyah melenceng dari ajaran Islam. Agar memiliki kekuatan hukum tetap, diperlukan SKB tersebut. (detikcom/y)

This entry was posted on Senin, Mei 5th, 2008 at 6:28 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.