Jika Negara Tidak Dapat Memenuhi Pendidikan Dasar dan Membiarkan Rakyat Kelaparan Merupakan “Pelanggaran Berat”
Posted in Pendidikan by Redaksi on April 28th, 2008 Berastagi (SIB)
USAID-DBE I (United State Agency For Intenasional- Decentralized Basic Edudation I (lembaga donor internasional yang dibentuk Amerika dan dananya dari rakyat Amerika ) mengadakan Lokakarya Good Governance sektor pendidikan kota Binjai dan Tapanuli Selatan, di Hotel Sibayak Berastagi selama 3 hari, 21-23 April 2008 diikuti 30 peserta terdiri dari anggota DPRD, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, kepala sekolah, LSM dan wartawan. Wartawan SIB Drs Eddy M Bukit ikut sebagai peserta.
Acara tersebut dibuka Provincial Coordinator DBE I Sumut Rudy Zamruddin Rambe SE MM dan turut menyampaikan sambutan penanggung jawab kegiatan Ir Anton Tarigan MBA serta Governance Advisor DBE I Naning Mardiniah. Serta tampil sebagai penceramah Doly Hutapea dan Agus Prayitno serta lainnya.Termasuk dibicarakan anggaran pendidikan yang 20 persen.
Anton Tarigan menjelaskan, USAID DBE I menangani 2 hal yakni managemen dan governance serta managemen dan tatalayanan. Di Sumut ada 8 kabupaten/kota yang saat ini membina 100 sekolah yakni di Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Tj.Balai, Tapsel, Dairi, Taput dan Sibolga. Kegiatan ini dimulai 2004 lewat strategi agrimen antara pemerintah Indonesia (Menko Kesra) dengan Amerika (USAID).
Kepada sekolah diperkenalkan antara lain tentang perencanaan pengembangan sekolah, bagaimana sekolah memiliki dokumen, perencanaan jangka panjang/menengah serta pelatihan kepala-kepala sekolah dalam menyusun rencana strageis dan program analisa biaya pendidikan.
Sementara Naning Mardiniah menjelaskan, kegiatan ini melibatkan 4 stakeholder, Dinas Pendidikan, DPRD, CSO dan Media. Untuk meningkatkan kapasitas masing-masing. Kalau pengetahuan dan kapasitas meningkat maka meningkatkan fungsi dan peran masing-masing. Seperti DPRD lebih paham tentang anggaran dan lebih berpihak pada anak didik.
Pendidikan kita kategori sedang urutan ke 62 dari 130 negara. Amerika mengembangkan pendidikan bukan hanya sekarang, tapi sejak dulu, karena melihat pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Objektif program DBE I untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui manajemen dan tata layanan pendidikan yang lebih efektif. Doly Hutapea menjelaskan pentingnya pendidikan bermutu untuk semua anak.
Dikatakan Naning, pada September 2005 lalu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dua kovenan penting; Kovenan internasional hak sipil politik dan Kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya (HESB). Konsekwensi dari ratifikasi adalah negara harus memenuhi ketentuan serangkaian kewajiban sebagaimana dipersyaratkan kovenan.
Sehingga, jika negara tidak dapat memenuhi pendidikan dasar bagi semua orang, membiarkan rakyatnya kelaparan di tengah kekayaan alam yang melimpah merupakan pelanggaran berat. Kewajiban dasar minimum ini berlaku terlepas dari ketersediaan sumberdaya dan kesulitan apapun.
Pendidikan dasar bebas biaya dan ketersediaan anggaran yang cukup, akan menjawab beragam problem yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan keterbatasan dana, biaya sekolah yang mahal, diskriminasi pendidikan sehingga bukan hanya akses masyarakat terhadap pendidikan terbuka tetapi juga landasan bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Dengan menuntaskan pendidikan dasar, seseorang berpeluang hidup layak dan terbebaskan dari proses marginalisasi dan pelanggaran HAM. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang tidak akan mencapai taraf kehidupan yang layak, kata Naning Mardiniah.(M5/d)
Komentar