Tapteng (SIB)
Kondisi buruknya Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di wilayah Sumut, khususnya di sepanjang wilayah Kab.Tapsel, Kab.Tapteng, kota Sibolga, Kab.Taput mendapat perhatian serius oleh kalangan anggota DPR-RI. “Perbaikan Jalinsum di Sumut ini diharapkan menjadi salah satu prioritas utama Menteri Pekerjaan Umum (PU), sebab kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalan Negara menyangkut mobilitas daripada pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Dana perbaikan Jalinsum ini nantinya dapat dialokasikan ke dalam dana dekonsentrasi atau dana bantuan terhadap propinsi Sumut”, kata Wakil ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, Drh Jhonny Allen Marbun MM didampingi wakil ketua DPD.P. Demokrat Sumut, Tahan Manahan Panggabean dan ketua DPC P.Demokrat Taput Ir Tongam Tobing MBA kepada wartawan di restoran Wisata Indah Sibolga, Sabtu (29/3). Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumut dalam hal ini Gubernur dan Kab/Kota yang tentunya menjadi bagian sirkulasi jalan Negara tersebut segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Dikatakan anggota DPR RI asal P.Demokrat yang rajin turun pelosok-pelosok di wilayah Tapanuli ini, jalan trans Sumatera dan Jalinsum di Sumut saat ini merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat karena menyangkut pertumbuhan ekonomi di lingkar Sumatera dan daerah-daerah Kabupaten/Kota yang dilintasinya.
Ia menyebutkan, dalam menyesuaikan asumsi makro yang disebabkan oleh harga minyak yang sudah mencapai di atas 100 US Dollar /barel, pada tahun 2008 ini pemerintah akan melakukan perubahan anggaran penerimaan dan belanja Negara yang cukup besar. Dimana, dalam perubahan angaran Negara tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan sektor infrastruktur yaitu jalan dan jembatan.
Idealnya kata Jhonny Allen yang juga ketua DPP P.Demokrat bidang OKK ini, anggaran yang dibutuhkan negara untuk mempercepat pembangunan di Indonesia sekitar Rp 3000 triliun lebih atau kurang lebih seperempat dari jumlah anggaran Negara saat ini yang baru mencapai sekitar Rp 892 triliun lebih, dan ini sudah menyangkut gaji dan pembiayaan Negara lainnya. Dimana, dari jumlah anggaran Negara tersebut, sektor infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yakni Rp 20 triliun lebih atau di bawah anggaran sektor pendidikan Rp 45 triliun lebih dan di atas sektor kesehatan sebesar Rp 19 triliun lebih.
Namun, lanjut Jhonny Allen keterbatasan anggaran ini harus mempertimbangkan skala prioritas dan skala efisiensi dan efektivitas plus PAD-PAD masing-masing daerah harus ditingkatkan, supaya disamping memperbaiki Jalinsum dan jalan propinsi, jalan Kab/Kota juga harus disinergikan. Dan menyangkut otonomi daerah, memang harus sinergi dengan daerah–daerah perbatasan antar Kab/Kota dan juga daerah-daerah antar propinsi.
“Semangat otonomi daerah harus diimbangi dengan semangat kesatuan lokal, regional dan nasional di dalam pembangunan infrastruktur. Jadi jangan sampai saling membiarkan. Bahkan kalau perlu dibangun satu kerjasama untuk saling mengisi semacam paguyuban daerah guna menghindari terkotak-kotaknya daerah dalam sistem pembangunan Jalinsum. Dan hal ini hendaknya menjadi salah satu prioritas utama yang harus dilakukan oleh para kepala daerah, khususnya para Bupati/Walikota di Sumut,” cetusnya.
Ia mencontohkan, Kotamadya yang pada umumnya berada di perkotaan dan Kabupaten di kawasan pinggiran yang merupakan lintasan, tapi kondisi di kota juga akan terpengaruh akibat tidak lancarnya jalan–jalan yang masuk ke kota atau dari pinggiran kota maupun jalan Negara/lintas propinsi.
“Jalinsum adalah salah satu sistem terkait yang tidak bisa satu sama lain saling membiarkan, dimana hal ini harus dilakukan dengan semangat kebersamaan atau kalau dalam perusahaan biasa disebut dengan semangat korporasi untuk menjadikan suatu wilayah tersebut menjadi kawasan yang solid, baik itu menyangkut infrastruktur, pembangunan manusia maupun soal-soal lain yang menyangkut sosial, politik dan bidang-bidang lainnya,” harap wakil rakyat yang getol memperjuangkan propinsi Tapanuli ini.
Dia menambahkan, memang betul masing-masing daerah memiliki kewenangan sesuai dengan semangat otonomi daerah, tapi bukan berarti daerah tersebut berdiri sendiri. Dan egois seperti itu harus segera dihilangkan dan masing-masing daerah harus memandangnya dalam kerangka kesatuan wilayah, tandasnya seraya mengucapkan terima kasih pada Harian SIB yang senantiasa menyoroti kondisi Jalinsum di Sumut. (T4/h)

This entry was posted on Senin, Maret 31st, 2008 at 8:57 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.