Pangkalan Brandan (SIB)
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Zakaria Bangun, SH MH, didampingi anggota DPRD Langkat Rosmawati Sagala, bersama fungsionaris DPC PDIP Langkat, MT.Simanjuntak (Wakil Ketua) dan Sapta Darma Ginting,SH, Bidang Hukum dan HAM mengunjungi 375 kepala keluarga (KK) warga pengungsi korban konflik Aceh, Sabtu (22/3) di gedung sekolah SD Barak Induk, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat.
Kunjungan silaturahmi kedua anggota DPRD bersama fungsionaris PDIP ini ingin melihat serta melihat langsung dari dekat kondisi serta keberadaan para pengungsi yang sudah delapan tahun berdomisili di daerah itu. Pada kesempatan itu, kedua anggota DPRD itu memberikan oleh-oleh berupa mie instan kepada warga, juga mensosialisasikan Cagubsu Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo SH, dan Cawagubsu DR Ir Benny Pasaribu MEc.
Pada kesempatan itu, sejumlah pengungsi mengutarakan, minimnya perhatian pemerintah daerah, provinsi termasuk dari kalangan partai politik maupun Dewan terhadap kondisi mereka. “Pasca konflik di Aceh mengakibatkan kami terpaksa harus meninggalkan harta benda di Aceh lalu mengungsi dan sudah delapan tahun tinggal di desa ini. Kami warga pengungsi merasa belum merdeka,” ujar Suhirman, yang mengaku pengungsi asal Aceh Peureulak.
Senada dengan itu, Misnan mengatakan, “selain menjadi orang miskin, dia juga sering merasa bingung, selama delapan tahun keberadaannya di daerah itu, tidak merasakan dan menikmati kemerdekaan sebagaimana dinikmati warga di daerah lain. “Selaku warga negara sepantasnya kami juga mendapat kesempatan turut menikmati hasil kemerdekaan ini,” katanya.
“Seperti bapak lihat gedung tempat pertemuan ini, enam lokal gedung sekolah SD ini kami bangun untuk tempat putra/putri kami menimba ilmu hasil swadaya masyarakat pengungsi, tanpa ada bantuan dari pemerintah. Sarana jalan belum layak, penerangan listrik belum ada, sarana air bersih juga belum tersedia, semakin menambah penderitaan warga,” keluh pengungsi. Menurut mereka, banyak di kalangan warga pengungsi terpaksa mencari pendapatan tambahan ke luar daerah, karena hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, Syamsul Bahri, salah seorang tenaga pengajar di SD itu kepada SIB, Sabtu (22/3) mengutarakan, keberadaan keluarga pengungsi serba memperihatinkan. Honor yang ia terima bersama rekan seprofesinya di sekolah itu sangat kecil, itupun juga harus dipungut biaya dari wali murid untuk pembayaran honor guru dari dana BOS dari SD induk No 057765.
Dalam pertemuan, warga sepakat akan memberikan dukungan terhadap Cagub/Wagubsu yang konsern memikirkan kepentingan masyarakat khusunya nasib para pengungsi di daerah ini. “Jika pasangan Tri-Ben akan memperjuangkan nasib para pengungsi ini, kami akan dukung,” ujar mereka.
Menanggapi pertanyaan warga, Zakaria Bangun, dan Rosmawati Sagala, mengatakan, akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangan nasib mereka. Untuk jangka pendek adalah KTP sesuai dengan keluhan warga yang masih banyak belum memiliki KTP. Kedua anggota dewan itu berjanji akan memberikan KTP gratis terhadap warga. (M40/x)