Jakarta (SIB)
Setelah diprotes keras oleh berbagai kalangan, pemerintah akhirnya menyerah. Sistem denda (disinsentif) dan insentif untuk pelanggan rendah (R1) dengan daya 450-2.200 Watt dan menengah (R2) dengan daya 2.200-6.600 Watt, dibatalkan.
Pembatalan sistem disinsentif dan insentif ini diungkapkan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), J Purwono, usai mengikuti rapat kerja antara Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, dengan Komisi VII DPR, Senin (24/3).
Ia mengaku pemberlakuan sistem disinsentif dan insentif hanya ditujukan untuk pelanggan di atas 6.600 Watt yang umumnya tinggal di perumahan mewah. “Saat ini, kita sedang mensosialisasikan,” jelasnya.
SUbsidi ditambah
Anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edy, mengaku pembatalan disinsentif untuk pelanggan rendah dan menengah sudah diputuskan. Pemerintah sudah membatalkan sistem disinsentif untuk pelanggan R1 dan R2. “Hanya pelanggan atas (R3) yang dikenakan disinsentif,” jelasnya.
Dengan dibatalkannya disinsentif, Komisi VII DPR menyetujui penambahan subsidi untuk PLN Rp 5,1 triliun menjadi Rp 60,1 triliun. Sebelumnya subsidi PLN dipangkas dari Rp 65 triliun menjadi Rp 55 triliun.
“Subsidi Rp 60,1 triliun ini, belum termasuk carry over Rp 4,8 triliun subsidi tahun 2007 yang belum diaudit BPK,” katanya.
Untuk penghematan Rp 5 triliun dilakukan oleh PLN sebagai korporat dan kebijakan pemerintah. “Khusus kebijakan pemerintah harus dikonsultasikan dengan Komisi VII,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah lewat PLN akan memberlakukan sistem denda atau disinsentif terhadap pelanggan yang boros dalam pemakaian arus listrik serta memberikan keuntungan atau diskon kepada pelanggan yang irit atau bisa berhemat dalam pemakaian listrik.
Disambut gembira
Kabar dibatalkan sistem disinsentif dan insentif terhadap pelanggan rendah dan menengah ini langsung disambut suka cita banyak kalangan. “Nah gitu dong. Harus perduli dengan rakyat kecil,” ungkap Stevanus, warga Jatiasih, Bekasi dengan wajah gembira.
“Saat ini warga bisa makan saja sudah bersyukur, karena harga sembako melambung. Masak sih di negeri sendiri, mau makan aja susah,” ucapnya.
Terbuka saja
Rasa syukur atas dibatalkannya sistem disinsentif juga dikatakan Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. “Saya gembira disinsentif dibatalkan,” katanya.
Sebab kalau disinsentif diberlakukan, ia mengaku pelanggan rendah bakal terkena. Sebab pelanggan R1 merupakan pelanggan terbanyak sampai sekarang.
Ia meminta pemerintah bila mau menaikkan tarif sebaiknya terbuka saja. Jangan menaikkan dengan dibungkus bahasa lain. “Ini namanya mbulet (kagak karuan),” cetusnya.
Dalam menaikkan tarif pun, Tulus juga berharap dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Achmad Daryoko, mengaku sebaiknya masalah disinsentif ini dibatalkan saja, karena PLN sendiri tidak siap. “Kalau dilaksanakan, saya yakin bakal terjadi default,” katanya kepada pers, Senin (24/3).
Ia melihat ada udang dibalik rencana pemerintah menyuruh Direksi PLN memberlakukan disinsentif. Yaitu untuk memecahbelah (unbundling) PLN. “Dengan diberlakukan disinsentif, rapor PLN makin jeblok saja di mata masyarakat. Sehingga ada peluang pemerintah untuk memprivatisasi PLN,” tandasnya. (PK/h)

This entry was posted on Rabu, Maret 26th, 2008 at 9:17 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.