Medan (SIB)
Menteri Pendididkan Nasional (Mendiknas) Prof Dr Bambang Soedibyo MBA menetapkan harga buku untuk kalangan pelajar SD, SMP dan SMA sederajat berkisar Rp 7.500-Rp 25.000/buku. “Harga tersebut berlaku mulai tahun 2008 ini,” kata Mendiknas dalam pemaparannya pada Musrenbang Provinsi Sumut tahun 2008, Senin (24/3) di Gedung Bina Graha Medan, yang dihadiri juga Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kepala Bappedasu Dr Drs RE Nainggolan MM, Bupati Tobasa Monang Sitorus, Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumbantobing, Bupati Madina Amru Daulay, dan sejumlah Bupati dan perwakilan Kabupaten/Kota di Sumut.
Menurut Mendiknas, 37 jilid buku sudah siap diluncurkan dan ditampilkan di website Mendiknas dan masing-masing sekolah di seluruh Indonesia dapat menggandakannya dan dijual kepada anak didiknya masing-masing dengan catatan harga kisaran Rp 7.500-Rp 25.000/buku. “Reformasi perbukuan yang dilakukan pemerintah pusat tahun ini adalah mulai membeli hak cipta buku lebih banyak. Total jilid buku yang baru dibeli hak ciptanya mencapai 250 jilid, dan semua buku ini akan dipasang di webside. Bagi pihak sekolah yang ingin memperbanyaknya silahkan tapi harganya di kisaran Rp 7.500-Rp 25.000/buku sesuai yang ditentukan Mendiknas,” terangnya.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ada tiga pilar yang harus dilakukan, kata Mendiknas, yaitu perluas akses pendidikan, peningkatan mutu/daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. “Juga wajib belajar 9 tahun maupun anggaran pendidikan dari 20 persen dari APBN/APBD dan semua ini sudah dicakup dalam keterangan tiga pilar tadi,” katanya.
Menurut dia, lebih 10 ribu sekolah di Indonesia telah tersambung webside sehingga hubungan atau masalah di daerah ke pusat bisa cepat disampaikan. Tahun ini sebanyak 25 ribu sekolah akan disambungkan jaringan webside mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.
Sementara itu, pembangunan prasarana sekolah tingkat SMP akan dilakukan secara nasional sebanyak 54414 sekaligus mendukung program 9 tahun belajar. “Namun untuk Sumut pembangunannya hanya akan dilakukan 42 SMP saja. Karena memang pendidikan di Sumut sudah sangat maju,” katanya.
Sedangkan rehabilitasi ruang kelas, lanjut dia, mencapai 217.113 di Indonesia akan dilakukan dan khususnya Sumut sebanyak 107 ruangan.
Kemudian, lanjut Mendiknas, dalam UU guru dan dosen juga telah ditetapkan bahwa Guru dan Dosen itu sebagai profesi. “Melalui ini mutu dan kualitas pendidikan secara nasional bisa meningkat dan dapat bersaing dengan negara lainnya. Bahkan program kita ini sekarang sudah ditiru oleh Philipina,” tambahnya.
Mendiknas juga mengakui, saat ini jumlah guru yang bukan berstatus S1 mencapai 1,7 juta orang dan guru berstatus S1 baru mencapai 1 juta. Jadi total guru di Indonesia mencapai 2,7 juta orang dan diharapkan 1,7 juta guru tersebut dalam 10 tahun ke depan bisa bersatus S1. “Untuk menjadikan guru-guru tersebut bisa berstatus S1 dalam 10 tahun kedepan tentu membutuhkan dana yang besar, untuk itu pemerintah pusat mengharapkan dukungan dari kabupaten/kota,” katanya.
Mendiknas juga mengimbau agar setiap kabupaten/kota dan propinsi memiliki Perpustakaan dengan dilengkapi internet dan webside. Untuk memenuhi perpustakaan tersebut, ini merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan propinsi. “Kita juga akan bagi-bagikan buku sebanyak 42 juta lebih ke seluruh perpustakaan di Indonesia, dan untuk Sumut sebanyak 493 ribu,” papar Mendiknas.
Mengenai pendanaan massal pendidikan di Indonesia, kata Mendiknas, khusus program BOS pemerintah pusat menganggarkan Rp12,3 triliun setiap tahunnya untuk disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia.
Mendiknas juga memuji Sumut karena mampu memberantas buta aksara 5 persen tahun 2007 diatas target nasional yakni 3,16 persen serta gender pendidikan 5,4 persen. Sedangkan target nasional hanya 3,18 persen. “Begitu juga dengan mutu hasil ujian nasional yakni SMP rata-rata nilai 7,2 dan SMA rata-rata nilai 7,88 sementara nasional rata-rata nilai 7,14. Walaupun demikian di Sumut paling tinggi terdapat kecurangan ujian nasional,” tambahnya.
Mendiknas juga berharap pembangunan sekolah tingkat SLTA yang diperbanyak adalah pembangunan sekolah tingkat SMK. “Kalau perlu pembangunan SMA itu tidak perlu lagi ditambah tapi mutunya ditingkatkan. Ini dilakukan agar kualitas pendidikan dan para lulusannya ke depan bisa siap kerja sehingga pengangguran perlahan dapat dikurangi,” katanya. (M35/o)