Medan (SIB)
Sumatera Utara tahun 2008 diperkirakan akan mendapat subsidi sekitar Rp24 miliar lebih untuk pembangunan 6.200 unit rumah sederhana sehat (RSH) dan termasuk rumah susun sederhana (rusuna).
“Subsidi KPR Sumut sebesar Rp24 miliar itu merupakan bagian dari total alokasi subsidii KPR secara nasional yang tahun 2008 direncanakan dianggarkan sekitar Rp800 miliar,” kata Menteri Perumahan, Muhammad Yusuf Asy’ari, di Medan, Jumat.
Menurut menteri, program pemerintah untuk Sumut itu harus dilaksanakan pengembang di Sumut yang pada tahun 2007 tidak berhasil melaksanakan target pembangunan RSH sebanyak 6.000 unit.
Jumlah serapan KPR bersubsidi di Sumut tahun ini hingga Oktober, kata dia, hanya 547 unit dengan nilai subsidi Rp2,7 miliar.
Serapan KPR bersubsidi tahun ini jauh lebih kecil dari realisasi tahun lalu yang hingga November mencapai 926 unit dengan nilai subsidi sebesar Rp3,9 miliar.
Jika dibandingkan dengan serapan KPR bersubsidi di provinsi lain di Sumatera, maka Sumut berada di posisi kelima sesudah Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. Padahal tahun 2006 Sumut masih menempati urutan ke empat setelah Riau, Jambi, dan Sumsel.
“Harusnya Sumut lebih banyak bisa menyerap KPR bersubsidi, karena setelah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumut merupakan daerah yang terbesar membutuhkan rumah,” katanya.
Tahun 2008 misalnya, kebutuhan rumah di Sumut berkisar 382 ribu dengan pertambahan kebutuhan rumah setiap tahun yang diperkirakan sekitar empat ribu unit.
“Pemerintah menilai banyak kemungkinan sebagai penyebab anggota DPD REI Sumut tidak bisa menghasilkan RSH bersubsidi itu. Tapi apa-pun alasannya, harusnya pelaksanaan pembangunan RSH termasuk rusuna itu harus dilakukan,” katanya.
Boleh jadi, pengembang anggota REI Sumut, malas membangun RSH karena keuntungan penjualannya kecil, atau akibat kurangnya kesungguhan perbankan termasuk Bank Sumut membiayai RSH dan bahkan karena kurangnya daya beli masyarakat terhadap RSH, kata menteri.
Ketua REI Sumut, M.Thajuddin Nur, mengakui, tidak terelisasinya program pembangunan RSH bersubsidi itu.
“REI Sumut mengakui kinerja yang lemah itu. Tapi bukan karena pengembang anggota REI tidak mau, tapi karena banyak hambatan,” katanya.
Hambatan antara lain karena kesulitan mendapatkan lahan murah dan kredit perbankan.
“Karena itu, REI meminta agar pemerintah mendukung REI untuk mendapatkan lahan murah, kredit serta izin yang dipermudah,” kata Thajuddin.
Lahan terlantar milik PT.PN di Sumut misalnya, kata dia, harusnya dijual ke pengembang yang akan membangun RSH atau rusuna. (Ant/e)

This entry was posted on Jumat, Nopember 30th, 2007 at 11:04 pm and is filed under Ekonomi & Keuangan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.