Oleh Eddy Karna Sinoel

Dua wacana berbeda soal penjaringan dan penetapan calon presiden (capres) dari Partai Golkar untuk mengikuti pemilihan presiden (pilpres) 2009 dikemukakan Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung.
“Dikembalikan ke rapat pimpinan nasional,” kata Kalla, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Namun bagi Akbar, mantan ketua umum, “Konvensi perlu dilanjutkan”. Kalla menginginkan rapimnas, sedangkan Akbar cenderung memilih konvensi. Tetapi sejauh ini Partai Golkar belum menentukan sikapnya.
“(Partai Golkar) untuk menjaring kader-kader berkualitas dalam pemilihan capres 2009 akan dikembalikan ke rapimnas, bukan konvensi seperti pada Pemilu 2004. Sesuai AD/ART partai, kata Kalla, yang ada adalah Rapimnas, bukan konvensi,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla.
Namun, bagi mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, “Konvensi itu penting dilanjutkan (setelah 2004) karena mendapat apresiasi dari masyarakat dan mampu meningkatkan citra partai”. “Buktinya dalam Pemilu 2004 Golkar menang,” kata Akbar.
Kalla-Akbar kembali bersilang pendapat setelah ‘heboh’ disertasi doktor Akbar Tandjung di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Istilah yang dikemukan Akbar soal ‘saudagar’ memimpin partai serta ‘orientasi kekuasaan’ dijawab Kalla dengan santai, bahwa “partai memang untuk mencari kekuasaan” dan “tidak ada yang salah dengan (pengusaha) memimpin partai, kecenderungannya sekarang begitu”.
Pascasilang pendapat ‘saudagar’ dan ‘orientasi kekuasaan’, substansi masalah bergeser ke soal ‘rapimnas dan konvensi’ dalam penjaringan capres menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2009.
“Jadi itulah aturan yang tertuang sesuai AD/ART partai, bukan ikut-ikutan partai lain (PDIP -red.),” kata Kalla.
Kalla punya alasan kenapa dia menginginkan rapimnas. Katanya, “Jika suatu sistem kepartaian sudah baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi partai”.
Pada konvensi yang dulu, ada yang mengatakan prosesnya baik, tetapi itu masih diperdebatkan, karena saat itu konvensi diikuti oleh berbagai kalangan seperti artis, pelawak, bintang film.
Itu sebenarnya sama sekali tidak menggambarkan kebesaran partai. Hasilnya tidak berarti lagi karena yang terpilih malah bukan tokoh Golkar yang betul.
Kalau konvensi tidak menggambarkan dan memberikan sesuatu yang baik untuk partai, maka sistem itu tidak perlu dilanjutkan. “Kita kembali pada AD/ART Golkar,” kata Kalla.
Tetapi Akbar tetap berpandangan lain. Konvensi, katanya, penting dilanjutkan karena mampu meningkatkan citra Golkar pascakemenangan Pemilu 2004.
“Seandainya Golkar menggelar konvensi, saya pertimbangkan ikut,” kata Akbar sambil menegaskan kembali, “Saya masih anggota Golkar meski tidak masuk struktur.
Ada hal yang kontras jika membicarakan soal konvensi antara pusat dan daerah (DPP dan DPD Golkar-red.). Ketika Kalla menyatakan kembali ke rapimnas dan meninggalkan konvensi, di sejumlah daerah menguat wacana konvensi.
Beberapa provinsi antara lain Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat serta sejumlah kabupaten/kota mulai membahas soal konvensi untuk menentukan calon gubernur, bupati dan walikota.
Apa tanggapan tokoh Golkar lainnya? “Rapimnas atau kovensi silakan saja. Namun yang perlu diingat, hasilnya akan sama saja jika tidak mendengarkan aspirasi rakyat,” kata Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Jika Partai Golkar akan menggunakan kembali konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) yang akan ikut pilpres 2009, harus ada perbaikan terutama dalam pendekatannya ke rakyat.
“Konvensi tetap bisa dilaksanakan, namun harus dengan perbaikan yakni lebih mendekat ke rakyat, tidak sebatas ke pengurus,” katanya.
Menurut Sultan, kelemahan konvensi yang pernah diterapkan Partai Golkar pada pemilu 2004 adalah calon presiden (capres) yang muncul bukan benar-benar pilihan rakyat, tetapi pilihan pengurus partai.
“Akibatnya, hasil konvensi atau nama pemenang konvensi tidak mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga kalah dalam pemilu waktu itu,” ujar Sultan yang juga Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dari pengalaman tersebut Partai Golkar jika akan melaksanakan konvensi harus benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat agar kesalahan tidak terulang kembali. Kalau tidak, maka baik rapimnas maupun kovensi, hasilnya sama seperti konvensi 2004 yang prosesnya tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
“Jadi, rapimnas atau konvensi hasilnya akan sama saja kalau tidak mendengar aspirasi rakyat. Karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa yang memilih dalam pilpres adalah rakyat, bukan pengurus Partai Golkar,” katanya.
Wajah baru
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DIY Gandung Pardiman menilai pernyataan Kalla bahwa tidak perlu ada konvensi untuk menentukan capres dan kembali ke rapimnas, tampaknya baru sebatas wacana.
“Konvensi Golkar terbukti mengangkat citra partai ini, dan merupakan salah satu alternatif untuk memunculkan sosok pemimpin yang memiliki kepribadian, visioner dan mampu menyelesaikan persoalan bangsa,” katanya.
Memang dalam pelaksanaan konvensi menjelang pilpres 2004 masih terdapat kelemahan, misalnya muncul sikap mental yang materialistis di kalangan kader partai. Namun, kalau nanti sistem konvensi masih akan dipakai lagi, bisa dilakukan berbagai penyempurnaan.
Meskipun demikian, kata Gandung, Partai Golkar hingga kini belum memutuskan untuk menggunakan mekanisme konvensi dalam menjaring dan menentukan capres pada pilpres 2009.
“Penentuan sistem atau mekanisme yang akan digunakan untuk menjaring dan menentukan capres dari Partai Golkar merupakan keputusan penting dan strategis, karena itu perlu pemikiran serta kajian lebih mendalam untuk memutuskannya,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantul (DIY) Agus Subagyo menilai bahwa peluang diadakan konvensi, rapimnas atau rapimsus masih sama kuat karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Melalui konvensi, berarti membuka peluang calon pemimpin bangsa di luar kader Partai Golkar yang memiliki visi dan misi sama untuk melangkah menuju pilpres 2009. Sedangkan rapimnas atau rapimsus memberikan kesempatan lebih besar bagi kader partai yang akan mencalonkan diri menjadi presiden.
Dalam pandangan mahasiswa, seperti diungkapkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Agung Budiono, konvensi merupakan mekanisme yang lebih bagus dari pada rapimnas dalam menentukan capres.
Golkar harus memperhatikan betul aspirasi yang muncul dan berkembang di masyarakat jika menginginkan kursi presiden diduduki oleh kader partai tersebut.
Mekanisme konvensi merupakan salah satu jalan untuk menampung aspirasi masyarakat, karena membuka peluang calon pemimpin bangsa di luar kader Partai Golkar untuk mencalonkan diri sebagai capres.
“Sedangkan rapimnas memberikan kesempatan lebih besar bagi kader partai yang akan mencalonkan diri, sehingga yang terjadi kemungkinan besar akan muncul nama-nama lama dari Golkar,” katanya.
“Rapimnas cenderung oligarkis dan kemungkinan akan memunculkan nama lama. Tetapi dengan konvensi ada kemungkinan nama baru akan muncul dan lebih pantas serta mampu menjadi pemimpin bangsa,” katanya.
Pluralitas tokoh yang dimiliki Golkar memungkinkan partai tersebut menggunakan mekanisme konvensi dalam menyaring capres. Golkar memiliki banyak kader yang bisa diandalkan, berbeda dengan partai lain yang terikat dan identik dengan tokoh tertentu.
“Namun, jika kemudian terjadi silang pendapat soal rapimnas atau konvensi, itu berarti ada konfigurasi internal partai yang menimbulkan proses tarik-menarik antara elite struktural dan elite nonstruktural dalam partai tersebut,” kata pakar politik dari UGM Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana.
Elite struktural akan diuntungkan dengan mekanisme rapimnas karena dalam forum formal semacam itu yang banyak berperan adalah kelompok tersebut. Sedangkan elite nonstruktural akan mengusung model konvensi karena mekanisme ini membuka ruang bagi wajah-wajah baru.
“Sebenarnya mekanisme konvensi memungkinkan terakomodasinya suara akar rumput, terlebih lagi banyak tokoh Golkar yang memiliki kapabilitas untuk memimpin bangsa. Misalnya tokoh elite nonstruktural Akbar Tandjung berpeluang menjadi calon pemimpin bangsa dari Golkar jika melalui mekanisme konvensi,” katanya.
Meski demikian, kata Ari Dwipayana, model konvensi memiliki keterbatasan karena pola ini bersifat berjenjang, calon yang diusung pengurus cabang bisa berbeda dengan pilihan pengurus pusat.
Berbagai kalangan masyarakat memang menilai terobosan baru Golkar yang melaksanakan konvensi sejak 2004 perlu dipertahankan. Jika konvensi ditiadakan akan memperburuk citra partai yang sejatinya masih ‘bewarna’ orde baru itu.
Mungkin Akbar ingin mengubah ‘warna’ itu, tetapi lain bagi Kalla. “Kalau suatu partai sudah baik, maka hasilnya akan baik pula — kita kembali ke rapimnas,” kata Kalla yang juga Wakil Presiden RI. (Ant/n)

This entry was posted on Selasa, Oktober 16th, 2007 at 8:15 am and is filed under Rubrik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.