Medan (SIB)
Anggota DPD-RI Parlindungan Purba SH MM meminta agar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres datang ke Sumut untuk melihat kondisi krisis energi listrik dan gas yang saat ini terjadi.
Dengan demikian Presiden dan Wapres ke Sumut akan melihat secara langsung, kondisi dunia industri di Sumut yang saat ini dinilainya “mati suri”.
Menurut Parlindungan Purba SH MM yang juga ketua APINDO Sumut didampingi Sekretaris Laksamana Adhyaksa kepada wartawan, Jumat (29/6), kedua perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan energi tersebut tidak mampu untuk memenuhi janjinya menyediakan energi kepada industri yang ada di Sumut.
Kapasitas produksi kalangan dunia industri baik industri sarung tangan dan industri lainnya mengalami penurunan hingga 25 persen per hari per industri di Sumut. Belum termasuk adanya penambahan biaya produksi untuk pembelian BBM solar saat pemadaman listrik terjadi.
Selain itu, kinerja dari suatu perusahaan juga mengalami gangguan. Biasanya dalam suatu perusahaan ada 3 shift, namun dengan adanya pemadaman listrik bergilir, hanya bisa mampu menjalankan kegiatan produksinya hanya satu shift.
Dampak lainnya pengusaha harus menyediakan sumber energi alternatif tambahan berupa genset dan bahan bakarnya. Serta terjadinya kerusakan alat-alat produksi yang bernilai ratusan juta.
Menurut Parlindungan Purba SH MM, pemadaman listrik yang saat ini terjadi di Sumut sudah sangat mengganggu kegiatan bisnis dan aktivitas kehidupan masyarakat.
Sebagai konsekwensi atas pemadaman listrik yang terjadi di Sumut, APINDO sangat mengharapkan agar abodemen, PPJ dan retribusi genset dihapuskan, karena dirasakan sangat memberatkan masyarakat dan kalangan dunia usaha. Masyarakat hanya membayar besarnya biaya pemakaian, tanpa dibebankan dengan biaya lainnya.
Selama 14 hari pemadaman listrik di Sumut, kerugian sudah mencapai 96 miliar. Di tahun 2006, kerugian yang diderita kalangan dunia industri atas pemadaman listrik sekitar Rp 604,8 miliar. Apabila pemadaman listrik berlanjut hingga Agustus 2007 diperkirakan industri di Sumut akan mengalami kerugian hingga Rp 400 miliar.
Untuk itulah diharapkan agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan krisis energi listrik yang terjadi di Sumut.
Adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga gas, APINDO Sumut menolak rencana tersebut.
Dengan adanya krisis energi listrik dan gas di Sumut, APINDO akan melayangkan gugatan kepada PT PLN dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). (M21/v)

This entry was posted on Sabtu, Juni 30th, 2007 at 8:22 am and is filed under Medan Kita. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.