Pertemuan PDI-P dan Partai Golkar di Medan Tidak Ada Kaitannya dengan Pilkada Gubsu
Jakarta (SIB)
Silaturahmi atau pertemuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar (PG) di Medan, tidak ada kaitan sama sekali dengan Pilkada Gubsu yang akan digelar tahun 2008 mendatang. Bahkan masalah Pilkada terlalu kecil, kalau sampai Taufik Kiemas selaku Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P dan Surya Paloh selaku Ketua Dewan Penasehat DPP PG datang ke Medan kalau hanya untuk urusan itu.
“Saya kira, pertemuan di Medan tidak ada hubungannya dengan Pilkada Gubsu,†kata anggota DPR RI H Irmadi Lubis kepada wartawan, Kamis (28/6/07) di Jakarta ketika diminta komentarnya seputar pemberitaan mass media, yang menyebutkan dalam Pilkada tahun depan tidak tertutup kemungkinan menyandingkan Rudolf Pardede dan Ali Umri SH sebagai calon Gubsu/Wagubsu untuk periode lima tahun mendatang.
Menurutnya, menyangkut calon Gubernur, Bupati atau walikota tergantung hasil penjaringan yang dilakukan partai, mulai dari tingkat daerah sampai ke Pusat. Memang tidak tertutup kemungkinan PDI-P dan PG mencalonkan figur atau nama yang sama, tetapi tergantung hasil penjaringan, bukan karena sudah ada suatu komitmen atau ikatan yang harus dilaksanakan. “Kalau calonnya kebetulan sama, ya tidak apa-apa, seperti dalam Pilkada DKI Jakarta dan beberapa daerah lain,†ujarnya serius.
Sekaitan dengan pencalonan Gubsu/Wagubsu periode mendatang, Irmadi Lubis menghimbau semua pihak, agar jangan dulu sampai menyebut atau menetapkan nama. Saat ini, kriterianya dulu yang harus disepakati, yang tentunya bermuara untuk kepentingan daerah karena selama 10 tahun terakhir, Sumut jauh ketinggalan dibanding daerah lainnya.
Menurut Irmadi, setidak-tidaknya ada tiga kriteria yang harus dimiliki calon Gubsu mendatang. Pertama, harus benar-benar mengetahui permasalahan daerah Sumut. Kedua, mempunyai kemampuan lobby kepada pemerintah Pusat maupun kepada DPR RI untuk menjelaskan kondisi riil pembangunan daerah Sumut. Dan ketiga, orang yang dikenal luas oleh masyarakat.
Irmadi menegaskan, kalau mau jujur, seorangpun tidak bisa membantah, bahwa pelabuhan udara di Medan lebih layak dibangun sebagai bandara internasional daripada di Ujung Pandang, Padang atau Palembang baik dilihat dari segi bisnis, volume atau segi lainnya. Tetapi kenyataannya, pelabuhan udara Polonia Medan, bukan hanya tidak layak lagi, melainkan sudah sangat mengganggu dilihat dari persyaratan pelabuhan internasional. “Semuanya bisa terjadi, karena ketidak mampuan lobby kepada pemerintah Pusat dan lobby anggaran ke DPR RI,†ujarnya sembari menambahkan bahwa Kepala Daerah dari daerah lain di samping rajin, selalu gesit untuk melakukan lobby.
Tentang kriteria ketiga, yakni dikenal luas oleh masyarakat Sumut, memang dewasa ini sudah langka, sehingga harus dibuka peluang calon Gubsu/Wagubsu jangan hanya kader parpol, tetapi bisa bebas dari mana saja, seperti dari akademisi, cendekiawan, pemuka masyarakat dan lain sebagainya.
MAKNA STRATEGIS
Anggota Dewan dari PDI-P ini menegaskan pertemuan Medan memang mempunyai makna yang strategis, tetapi bukan dalam konteks sekarang, melainkan bagaimana caranya menciptakan pemerintahan yang kuat pada tahun 2009 mendatang.
Artinya, silaturahmi tersebut beranjak dari pengalaman berbangsa dan bernegara selama 10 tahun era reformasi dan sudah terjadi 4 kali pergantian Presiden yang menerapkan gaya atau pola yang sama, yakni mengakomodir kekuatan banyak Partai Politik (Parpol) dalam penentuan kabinet namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Terutama atau paling parah adalah dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) saat ini, yang seharusnya tidak perlu terjadi karena dipilih rakyat secara langsung, namun faktanya hampir disemua aspek keadaan kurang stabil karena terlalu banyak gesekan, terlalu banyak tarik menarik kepentingan di dalam pemerintahan, sehingga pemerintah tidak bisa fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, katanya pertemuan di Medan belum bisa disebut sebagai koalisi. (J1/e)




Komentar