Lagi-lagi, pemerintah melakukan impor beras.Adapun alasan yang dikemukakan pemerintah adalah bahwa cadangan beras pemerintah terkuras akibat banyaknya kejadian bencana alam dan kekeringan yang melanda sejumlah daerah di tanah air. Sepintas lalu, alasan tersebut memang masuk diakal, akan tetapi setelah ditelisik lebih mendalam, khususnya oleh para penggiat kajian pembangunan sektor pertanian, maka kebijakan tersebut tak lebih sebagai “matador” bagi penguatan produksi beras dalam negeri.
Impor beras sebagaimana dimasa yang lalu, sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi harus berpedoman dari kondisi dan perkembangan produksi dalam negeri. Jika ternyata sudah mencukupi, maka tentunya modal seperti ini tidak perlu lagi dilakukan. Apalagi jika dikaitkan dengan program revitalisasi sektor pertanian yang lebih menitikberatkan bagi peningkatan kesejahteraan petani, maka kebijakan ini sangat kontradiktif.
Selama ini, kondisi petani terus merana. Bukan hanya soal kondisi lahan pertanian yang sering tertimpa bencana, tetapi tak jarang penderitaan para petani justru dari banyaknya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak padanya. Ambil contoh soal penyaluran pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Dari awalnya, semangat pemberian pupuk bersubsidi ini sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, adalah sangat baik. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya menemui banyak problema.
Sekali lagi, salah satu penyebabnya adalah posisi petani yang lemah ketika diperhadapkan dengan berbagai dimensi kehidupan lainnya. Petani sebagai bahagian dari masyarakat, selama ini cenderung dimarginalkan. Artinya, nasib petani hampir mirip dengan nelayan, buruh dan kaum miskin kota lainnya, yang selalu menjadi korban pertama dari setiap ada kebijakan pemerintah. Kemudian nasib petani semakin terpuruk lagi, karena ulah para cukong dan tengkulak yang dengan kekuatannya mampu mengontrol harga-harga. Disinilah pemerintah kurang mampu memainkan perannya.
Revitalisasi sektor pertanian harus tetap dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kerja keras. Bangsa ini tentunya akan kuat jika ditopang dengan ketersediaan pangan yang kuat pula. Ketersediaan pangan tersebut akan dapat dipenuhi dengan pengelolaan system pertanian yang baik dan berkualitas. Pada posisi inilah seluruh stake holders pertanian harus dilibatkan. Petani sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan roda pembangunan sektor pertanian harus ditempatkan pada posisi yang semestinya.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus merupakan representasi dari keinginan dan aspirasi dari para petani. Revitalisasi akan gagal kalau seluruh kekuatan yang ada didalamnya tidak mampu menjalin kerja sama. Karena itu kesediaan dan komitmen kita dalam membangun sektor pertanian yang tangguh sebagai bagian dari upaya memantapkan pembangunan masa depan bangsa ini, adalah kata kunci yang harus dibuktikan. Sekarang adalah masa yang tepat untuk membangun kembali kejayaan bangsa ini. Swasembada beras bukan sesuatu yang mustahil bagi bangsa ini.
Revitalisasi sektor pertanian yang dicanangkan pemerintah harus bertumpu pada petani. Hanya yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana memotivasi dan membimbing para petani untuk lebih baik dalam mengelola system pertaniannya. Bila perlu bimbingan massa (bimas) perlu digalakkan kembali sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dengan para petani. Pemerintah harus berpihak pada petani. Bukan pada kekuatan global dan para pemilik modal yang dengan amat jeli memanfaatkan kelemahan kita.
Baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Palu, Sulawesi Tengah. Program ini diharapkan sebagai langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat. (*)

This entry was posted on Sabtu, Juni 30th, 2007 at 8:22 am and is filed under Tajuk Rencana. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.