Amien Khawatir Singapura Ajak Israel Latihan di Indonesia
Posted in Berita Utama by Redaksi on Juni 18th, 2007 Yogyakarta (SIB)
Mantan Ketua MPR Amien Rais mengaku tersinggung perjanjian ekstradisi RI-Singapura dihubungkan dengankerjasama pertahanan kedua negara. Sebab Singapura dikhawatirkan mengajak negara lain, termasuk Israel, berlatih perang di Indonesia.
“Saya tidak paham kenapa ekstradisi dihubungkan dengan soal pertahanan. Itu yang membuat saya tersinggung. Ini lebih gawat lagi,” kata Amien usai berceramah di Sidang Tanwir Muhammadiyah, di Hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, belum lama ini.
Karena itu, Amien meminta semua pihak mencermati perjanjian ekstradisi itu. “Kita tidak bisa terima begitu saja. Siapa yang membuat draftnya? Kalau draft itu dari Singapura, kita harus betul-betul berpikir tajam lagi,” tegas Amien.
Amien mengaku tidak begitu percaya dengan isi perjanjian ini. “Siapa tahu ada belokan-belokan, apabila kita tidak awas. Akhirnya ekstradisi hanya di atas kertas yang kosong isinya,” tambah dia.
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku khawatir Singapura akan memanfaatkan perpanjangan kerjasama militer dengan Indonesia untuk mengajak negara lain berlatih bersama. “Terus terang saja, mungkin serdadu-serdadu Singapura nanti akan latihan dengan pihak ketiga seperti Israel atau AS di wilayah kita,” cetus Amin.
Selain itu, kerjasama pertahanan juga sangat merugikan Indonesia mengingat perbedaan luas wilayah antara Singapura dan Indonesia. “Itu tidak adil sebab Singapura itu seperseratus dari kita. Jadi kalau kita latihan perang di Singapura, kita mau latihan di mana?” tanyanya.
Dia menilai kerjasama pertahanan itu membodohkan bangsa Indonesia. “Itu tidak match. Ibarat buah apel dan durian. Kalau dijadikan satu dalam sebuah perjanjian menurut saya itu hanya terjadi di Indonesia,” ujarnya.
TNI Bisa Akses Peralatan dan Teknologi Militer Singapura
Kerjasama militer yang lebih erat terjalin antara Indonesia dengan Singapura. Singapura bisa menggunakan wilayah udara dan laut tertentu Indonesia untuk latihan militer. Sebaliknya, militer Indonesia juga akan melakukan latihan di wilayah Singapura. Termasuk juga TNI bisa mengakses peralatan dan teknologi militer Singapura.
“Wilayah laut teritorial memberikan kesempatan pada Singapura untuk latihan di wilayah Indonesia. Ini sebuah kemajuan. Pada sisi lain, kita mendapat sarana dan prasarana serta mengakses teknologi modern yang dimiliki Singapura,” ungkap Menhan Juwono Sudarsono.
Butir lainnya, dalam penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia, Singapura bisa mengajak negara ketiga untuk latihan bersama. Namun latihan bersama ini dapat diikuti Indonesia dan harus atas persetujuan Indonesia. Selain itu, setiap kali Singapura memakai wilayah Indonesia untuk latihan, TNI bisa mengirim pemantau.
“AL Singapura akan mendapatkan kesempatan menembakkan meriam secara live di area bravo atas izin kita,” kata Juwono lebih lanjut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kerjasama pertahanan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua negara.
“Kita memerlukan kerjasama dengan negara sahabat, seperti wajib untuk mengamankan Selat Malaka. Kita juga akan dapat meningkatkan profesionalisme dan kemampuan serta mengakses teknologi moderen di bidang pertahanan keamanan,” tandas presiden.
Menhan: Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang
Perjanjian kerjasama pertahanan atau defense cooperations agreement (DCA) antara RI-Singapura dinilai banyak pihak hanya menguntungkan Singapura. Namun pemerintah menepis tudingan itu.
“Kalau dibaca detail ada proses take and give,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono usai penandatanganan DCA di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Jumat.
Menurut Juwono, dengan perjanjian ini Indonesia memiliki akses terhadap sistem persenjataan dan teknologi pertahanan Singapura. Singapura pun memiliki akses terhadap ruangan latihan di Indonesia.
“Kita punya ruang, Singapura punya uang dan teknologi,” ucap Juwono.
Presiden SBY dalam pidato resminya mengatakan, kerjasama pertahanan wajib dilakukan antar sesama anggota Asean. Pengamanan Selat Malaka dan perwujudan masyarakat keamanan Asean adalah upaya menciptakan kawasan yang aman dan stabil.
“Singapura juga akan membangun infrastruktur di daerah latihan, jadi ini akan bermanfaat untuk kedua negara”, tutur SBY.
Singapura Muluskan Ekstradisi karena Incar Kerjasama Militer
Selama 30 tahun Singapura mengatung-ngatungkan pembahasan tentang ekstradisi dengan Indonesia. Sikap lunak Singapura saat ini diyakini banyak kalangan karena Negeri Singa itu punya agenda tersembunyi.
Guru Besar Hukum Internasional UI Prof DR Hikmahanto Juwana melihat hal ini tidak ada kaitannya dengan larangan ekspor pasir dan masalah perbatasan yang banyak disinggung.
Kedua hal itu dianggap tidak terlalu signifikan jika dijadikan dasar mulusnya penandatanganan kesepakatan ekstradisi RI-Singapura.
“Saya justru melihat semata-mata karena Singapura ingin perjanjian kerjasama militer dengan Indonesia diperpanjang. Singapura bersedia tanda tangan dengan catatan perpanjangan perjanjian militer ditandatangani juga,” ujar Hikmahanto.
Perpanjangan perjanjian militer sangat penting bagi Singapura mengingat negeri itu sangat membutuhkan lahan untuk latihan perang anggota militernya.
“Ada beberapa hal yang membuat perjanjian kerjasama militer bisa diperpanjang. Jadi tidak ada hubungannya dengan larangan ekspor pasir atau pun soal perbatasan,” kata dia.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean menyatakan, Indonesia dan Singapura akan memulai kembali pelatihan militer sesuai kesepakatan baru kedua negara.
Kerjasama Militer, Singapura Bakal Obok-obok RI
Penandatangan MoU ekstradisi RI-Singapura yang dikaitkan dengan kesepakatan memperpanjang kerjasama militer kedua negara dikritik sejumlah kalangan. Mereka yakin Singapura akan semakin pongah.
“Kita sangat sayangkan. Kita khawatir perjanjian akan melegitimasi pesawat-pesawat Singapura yang masuk ke wilayah kita,” ungkap anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen.
Pendapat senada senada juga disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan P. Indonesia, menurut dia, lebih baik membatalkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, jika bayarannya perpanjangan kerjasama militer.
“Kalau ekstradisi ya ekstradisi, pertahanan ya pertahanan,” tegas dia.
Sebelum perjanjian ekstradisi, imbuh dia, kemampuan radar Singapura sudah mencakup sepertiga wilayah Indonesia.
“Bagaimana sekarang, Singapura bisa mengaduk-aduk Indonesia. Menurut saya, pemerintah RI harus membatalkan saja ini,” cetus dia.
RI-Singapura Tak Akan Buka-bukaan Rahasia Militer Negara
Kerjasama bidang pertahanan Defence Cooperating Agreement (DCA) RI-Singapura dikhawatirkan menguak rahasia militer Indonesia. Namun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan tidak perlu khawatir.
“Kita tahu dan mereka tahu bahwa kita sama-sama memahami apa kepentingan dia dan kepentingan kita. Jadi rahasia kita praktis sudah kabur,” kata Juwono.
Hal itu disampaikan Juwono usai menerima 300 siswa-siswi SMU Taruna Nusantara di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin.
Juwono mengatakan, saat ini Indonesia hidup dalam keterpautan antara negara tetangga yang begitu erat, seperti Indonesia - Malaysia - Singapura.
“Jadi kerjasama di bidang apa pun, baik ekonomi, politik dan teknologi kedaulatan itu akan menjadi bersifat nisbi, tidak mutlak,” tandasnya.
Dengan ditandatanginya DCA, lanjut Juwono, TNI tidak akan menjadi penonton saja. Justru sebaliknya, TNI punya akses teknologi dan keterampilan untuk latihan bersama dengan memanfaatkan dana dan fasilitas dari Singapura.
Saat ini, kekuatan militer Singapura dengan negara ASEAN sangat jomplang. Singapura memiliki kekuatan militer paling canggih terutama dalam teknologi dan pesawat tempur bahkan pesawat itu membeli 7 kapal fregat jenis siluman dengan panjang 110 m dari Prancis.
TNI AU Dapat Keuntungan dari DCA RI-Singapura
TNI AU memperoleh keuntungan dari penandatanganan Defence Cooperating Agreement (DCA) RI-Singapura. Indonesia dapat menggunakan peralatan canggih yang dimiliki Singapura.
“Ada juga keuntungan yang bisa kita manfaatkan yaitu peralatan elektronik yang selama ini terhenti,” kata Wakil Kepala Staf AU Marsekal Madya Wresni Wiro.
Hal itu disampaikan Wresni usai panen raya sawah percontohan di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu.
Wresni mengatakan, fasilitas elektronik canggih yang bisa dimanfaatkan antara lain berupa Air Combat Manuver Range (ACMR) dan Air Weapon Range (AWR).
“Untuk ACMR ini kita akan perbaiki dan instal kembali,” ujarnya.
Menurut Wresni, selain fasilitas itu, batas wilayah kedua negara juga sudah diatur secara detil dalam klausul perjanjian itu. Seperti misalnya mengenai ketinggian pesawat, koordinat dan berapa kali pesawat bisa terbang.
Meski begitu, TNI AU tetap mengawasi kegiatan di Militery Training Area (MTA) I dan MTA II.
Sementara itu Panglima Komando Operasi AU I Marsekal Muda Ganjar Wiranegara mengatakan, walau sudah ditandatangani kedua negara, wilayah MTA I yang meliputi sekitar Pangkal Pinang dan MTA II di sekitar Natuna dan Natuna Selatan, belum bisa dibuka. Hal itu karena perlu pembicaraan lebih lanjut antar kedua angkatan.
“Fasilitas di Pekanbaru juga belum bisa dibuka, setelah DCA dihentikan tahun 2003 kita ingin melihat payung hukumnya dulu,” ujarnya.
Sebenarnya kerjasama DCA sudah ada sejak tahun 1980-an. Namun dihentikan tahun 2003 karena Indonesia ingin menawar mengenai perjanjian ektradisi.
“Karena kita sekarang sudah ada ekstradisi, maka kita beri manfaat MTA I dan MTA II tapi itu ada batas-batasnya,” kata Ganjar. (detikcom/o)
Komentar