Mempertahankan Harga diri Bangsa
Dalam beberapahari terakhir ini, sorotan media dan publik internasional tertuju kepadahubungan antara Indonesia dan Australia. Hubungan yang kini sedang berada di wilayah “kritisâ€. Gelombang ujian yang cukup besar, kembali datang. Bahkan tendensi dari ujian kali ini kelihatannya lebih ‘gesit’ dan gelombangnya jauh lebih besar dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, karena langsung melibatkan pejabat tinggi kita, dimana Gubernur DKI Sutiyoso diperlakukan kurang sopan di negara bagian Australia. Padahal kehadirannya di negara kanguru itu adalah atas undangan resmi.
Jika kita mengacu pada lembaran sejarah, perihal hubungan kedua negara yang bertetangga ini, maka ada banyak catatan-catatan kelabu yang terjadi sebelumnya. Sebut saja misalnya soal penyelesaian problema Timor Timur sebelum mereka berpisah dari Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kemudian penanganan terorisme pasca bom Bali. Kemudian juga soal pengadilan terdakwa pemakai dan pengedar narkoba berwarga negara Australia yang tertangkap di Bali.
Momentum terakhir tentang mendidihnya hubungan RI-Autralia bertitik tolak dari pemberian suaka politik kepada 42 orang dari 43 warga Papua oleh pemerintah Australia. Tak pelak lagi, pemberian suaka politik ini membuat pemerintah RI menjadi berang. Hal ini semakin menimbulkan berbagai tafsir jika dikaitkan dengan gejolak yang sedang terjadi di Papua menyangkut protes warga Papua terhadap keberadaan PT Freefort.
Dalam suasana normal, pemberian suaka politik masih sebuah perdebatan berat. Hukum internasional juga belum secara terang dan jelas mengatur soal pemberian suaka politik ini. Akan tetapi, dilihat dari sudut Hak Azasi Manusia (HAM), permintaan akan suaka politik adalah hak setiap warga negara. Akan tetapi, dalam konteks inilah, pemberian suaka politik ini diyakini sebagai bentuk menginternasionalisasi masalah Papua oleh Australia. Atau setidaknya, Australia hendak mempertunjukkan kepada dunia internasional, bahwa mereka punya pengaruh di Papua.
Dalam kasus yang menimpa Gubernur DKI Sutiyoso ini, kita amat menyayangkan sikap pemerintah Australia. Harga diri negara Indonesia sedikit diganggunya. Mereka hendak menunjukkan sikap yang kurang harmonis terhadap Bangsa Indonesia. Belum lagi dengan mengkristalnya kembali tuntutan Papua merdeka yang sering ditiupkan oleh beberapa orang, yang dicoba ditangkap oleh Australia sebagai bentuk mencari simpatik bagi warga Papua. Sementara, bagi pemerintah Indonesia, gerakan sebahagian tokoh Papua, sebagai bahagian dari gerakan separatis.
Ada apa dengan Australia? Apakah sesungguhnya yang terjadi di balik sikap arogansi Australia ini? Adakah ini sebagai topeng kekuatan kaum kapital, khususnya kepentingan Barat, untuk bisa menguasai Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia? Lantas bagaimanakah kita bersikap untuk mengatasi hal seperti ini?
Arogansi-arogansi yang dipertontonkan pemerintah Australia harus bisa diimbangi dengan langkah-langkah bijak. Seperti misalnya, dimuatnya dua kartun kasar tentang Presiden SBY di surat khabar terbitan negara Kanguru tersebut. The Weeken Australian. Karikatur tersebut menggambarkan pemimpin kedua negara memiliki ekor dan sedang bersetubuh. Disinilah kita melihat, bahwa bukan hanya pemerintah antara pemerintah saja yang berseteru, malah media massa juga sudah ikut.
Sekali lagi, dengan bercermin akan apa yang terjadi selama ini menyangkut hubungan kedua negara tersebut, kita patut berpikir ulang bagaimana menata hubungan yang lebih baik. Sebab, diyakini jika hubungan kedua negara terus memburuk maka tentu akan merugikan kepentingan kedua negara. Hubungan “panas†seperti sekarang ini harus segera didinginkan. Mari berpikir kreatif dan tenang dalam mengatasinya.
Melihat semakin kritisnya hubungan kedua negara, maka salah satu langkah yang patut dikedepankan adalah dengan memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme harus dirajut lebih rapi lagi. Harga diri bangsa harus dijaga. Penghinaan terhadap pejabat negara, berarti menghina harga diri bangsa ini juga. (*)




Komentar