Medan (SIB)
Komisi B DPRD Sumut mendesak Pemprovsu segera membentuk Tim Terpadu Independent yangmelibatkan berbagai unsur (LSM, Praktisi Hukum, Kalangan Kampus, Kejaksaan dan Kepolisian) untuk mengawasi pelaksanaan tender proyek di Dinas-dinas jajaran Pemprovsu, guna mengantisipasi maraknya penyelewengan maupun tudingan monopoli proyek oleh kroni-kroni pejabat.
Desakan itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ir Tonies Sianturi kepada wartawan, Kamis (30/5) di DPRD Sumut menanggapi banyaknya pengaduan penyelewengan maupun monopoli tender proyek APBD Sumut oleh kroni-kroni oknum pejabat di Dinas-dinas jajaran Pemprovsu.
“Pembentukan Tim ini sangat perlu disegerakan, karena selama ini banyak sinyalemen di tengah masyarakat telah terjadi permainan dalam tender proyek di dinas-dinas jajaran Pemprovsu, sehingga dengan adanya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak yang independent akan meminimalisir permainan proyek KKN,” katanya.
Ditambahkan anggota F-PDS ini, jika Tim terpadu yang Independent bentukan Pemprovsu nantinya dilahirkan, bisa dengan leluasa menegur Pimpro serta Kadis yang terbukti melakukan permainan dalam tender proyek dan selanjutnya direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Tonnies melihat, berbagai permainan yang terjadi dalam pelaksanaan tender proyek selama ini sudah sangat ‘luar biasa’ dan kerap menimbulkan persaingan yang tidak sehat, bahkan sudah menjurus kepada kekerasan dengan mengerahkan preman bayaran, sehingga dapat mengganggu kelancaran program pembangunan.
“Pemprovsu sendiri kita lihat, belum maksimal melakukan tindakan terhadap bawahannya yang melakukan penyelewengan, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance and good government) belum maksimal terwujud,” ujarnya.
Seharusnya, Pemprovsu bisa mengawasi secara ketat dinas-dinas pengguna anggaran APBD Sumut, jika melakukan praktik pembohongan publik, KKN, monopoli proyek dan ‘kong-kalikong’ dengan pihak-pihak tertentu, harus diberi tindakan tegas, minimal melakukan pencopotan dari jabatannya, sebagai efek jera, tuturnya. (M10/d)

This entry was posted on Kamis, Mei 31st, 2007 at 8:34 am and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.